Yogyakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) optimistis pergantian bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) akan selesai pada September 2019. Meski terdapat kendala internet di wilayah terpencil, hal itu bisa diatasi.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Andi ZA Dulung menyampaikan, BPNT akan dilakukan bertahap. BPNT telah dilakukan sejak tahun lalu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai.
“Pergantian Rastra menjadi BPNT secara bergelombang atau bertahap itu dalam rangka agar semakin hari makin siap. Artinya, kalau pun ditunda tidak akan ada perubahan yang signifikan sehingga sudah bisa dimulai pada September,” kata Dirjen PFM Andi pada Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah di Lingkungan Ditjen Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019 di Yogyakarta, Jumat, 6 September.
Rapat koordinasi (rakor) di Yogyakarta dihadiri oleh para Sekretaris Dinas Sosial Provinsi dari 34 Provinsi. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rakor 2018.
Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati menjelaskan hasil dari rakor kali ini adalah pertama, poin pembulatan rakor yang merupakan kesepahaman bersama untuk ditindaklanjuti.
Kedua, kesepahaman bersama terkait pola penilaian provinsi terbaik nomor 1 sampai 5 untuk kinerja pelaporan.
Ketiga, pembaruan informasi pengurus dan anggota gugus tugas pelaporan pusat dan daerah.
Terkait BPNT, Kemensos mencatat saat ini dari 514 kabupaten, tersisa 202 kabupaten yang belum melaksanakan BPNT.
Dirjen PFM Andi optimistis seluruh wilayah akan melaksanakan BPNT. Sejumlah program disiapkan untuk mengatasi kendala di wilayah terpencil yang sulit mengakses internet.
“Daerah yang masih blank spot juga sedang dipersiapkan apakah dengan teknologi atau dengan metode agar masyarakat bisa menerima bantuan tanpa ketergantungan pada internet,” ucap Dirjen PFM Andi.
Dalam pelaksanaan BPNT, sesuai surat edaran Mensos, akan memaksimalkan penggunaan bahan pangan dari Bulog yang disalurkan melalui e-Warong. Selain itu,pihaknya juga akan melakukan perbaikan penyaluran bahan makanan dan ini nantinya akan dibuat aturan yang sama di seluruh Indonesia. Semua pendamping dilarang menjadi pemasok untuk menghindari konflik antar pendamping.
Bulog diharapkan tidak hanya menyediakan 1,5 juta ton beras per tahun untuk bansos, tetapi juga bisa 5 juta ton per tahun.
“Apalagi indeks tahun depan dinaikkan menjadi Rp150 ribu. Tahun ini masih Rp110 ribu,” kata Dirjen PFM Andi.
Selama ini Kemensos bisa bekerja sama dengan baik sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Targetnya pada September 2019, angka kemiskinan bisa turun mencapai 9 persen.
“September ini sedang dilakukan survei oleh BPS untuk Susenas tahun 2019. Kita harapkan hasilnya nanti saat diumumkan bulan November bisa mencapai 9 persen. Sekarang ini di angka 9,41 persen. Tahun lalu bulan September 9,66 persen,” ucap Dirjen PFM Andi.
Kemensos saat ini juga sedang memperbaiki data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinonaktifkan atau dikeluarkan dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun demikian, masyarakat yang namanya dicoret tetapi fakta di lapangan menyebutkan dirinya berhak, akan mudah diaktifkan kembali.
“Pada prinsipnya kita menonaktifkan untuk digantikan dengan orang yang semestinya berhak,” ujar Dirjen PFM Andi.
Yogyakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) optimistis pergantian bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) akan selesai pada September 2019. Meski terdapat kendala internet di wilayah terpencil, hal itu bisa diatasi.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Andi ZA Dulung menyampaikan, BPNT akan dilakukan bertahap. BPNT telah dilakukan sejak tahun lalu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai.
“Pergantian Rastra menjadi BPNT secara bergelombang atau bertahap itu dalam rangka agar semakin hari makin siap. Artinya, kalau pun ditunda tidak akan ada perubahan yang signifikan sehingga sudah bisa dimulai pada September,” kata Dirjen PFM Andi pada Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah di Lingkungan Ditjen Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019 di Yogyakarta, Jumat, 6 September.
Rapat koordinasi (rakor) di Yogyakarta dihadiri oleh para Sekretaris Dinas Sosial Provinsi dari 34 Provinsi. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rakor 2018.
Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati menjelaskan hasil dari rakor kali ini adalah pertama, poin pembulatan rakor yang merupakan kesepahaman bersama untuk ditindaklanjuti.
Kedua, kesepahaman bersama terkait pola penilaian provinsi terbaik nomor 1 sampai 5 untuk kinerja pelaporan.
Ketiga, pembaruan informasi pengurus dan anggota gugus tugas pelaporan pusat dan daerah.
Terkait BPNT, Kemensos mencatat saat ini dari 514 kabupaten, tersisa 202 kabupaten yang belum melaksanakan BPNT.
Dirjen PFM Andi optimistis seluruh wilayah akan melaksanakan BPNT. Sejumlah program disiapkan untuk mengatasi kendala di wilayah terpencil yang sulit mengakses internet.
“Daerah yang masih blank spot juga sedang dipersiapkan apakah dengan teknologi atau dengan metode agar masyarakat bisa menerima bantuan tanpa ketergantungan pada internet,” ucap Dirjen PFM Andi.
Dalam pelaksanaan BPNT, sesuai surat edaran Mensos, akan memaksimalkan penggunaan bahan pangan dari Bulog yang disalurkan melalui e-Warong. Selain itu,pihaknya juga akan melakukan perbaikan penyaluran bahan makanan dan ini nantinya akan dibuat aturan yang sama di seluruh Indonesia. Semua pendamping dilarang menjadi pemasok untuk menghindari konflik antar pendamping.
Bulog diharapkan tidak hanya menyediakan 1,5 juta ton beras per tahun untuk bansos, tetapi juga bisa 5 juta ton per tahun.
“Apalagi indeks tahun depan dinaikkan menjadi Rp150 ribu. Tahun ini masih Rp110 ribu,” kata Dirjen PFM Andi.
Selama ini Kemensos bisa bekerja sama dengan baik sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Targetnya pada September 2019, angka kemiskinan bisa turun mencapai 9 persen.
“September ini sedang dilakukan survei oleh BPS untuk Susenas tahun 2019. Kita harapkan hasilnya nanti saat diumumkan bulan November bisa mencapai 9 persen. Sekarang ini di angka 9,41 persen. Tahun lalu bulan September 9,66 persen,” ucap Dirjen PFM Andi.
Kemensos saat ini juga sedang memperbaiki data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinonaktifkan atau dikeluarkan dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun demikian, masyarakat yang namanya dicoret tetapi fakta di lapangan menyebutkan dirinya berhak, akan mudah diaktifkan kembali.
“Pada prinsipnya kita menonaktifkan untuk digantikan dengan orang yang semestinya berhak,” ujar Dirjen PFM Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
