Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Tahun 2019 di Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, 10-13 Juli 2019 (Foto:Dok)
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Tahun 2019 di Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, 10-13 Juli 2019 (Foto:Dok)

Dirjen PFM Kemensos Ungkap Rumus Lancarnya Penyaluran Bansos

Nasional Berita Kemensos
Rosa Anggreati • 12 Juli 2019 18:18
Makassar: Pemerintah sangat serius dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat. Terbukti dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen menjadi 9,66 persen.
 
Salah satu yang mempunyai kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan adalah Program Bantuan Sosial Pangan yaitu bantuan sosial yang terkait pangan terdiri atas Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 
Juga program memberdayakan keluarga penerima manfaat (KPM) Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk mengetahui sejauh mana program Kemensos tersebut berjalan, diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019 di Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, 10-13 Juli 2019. Hadir peserta rapat berjumlah 597 orang.
 
Pada rapat tersebut Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung menjelaskan, jumlah KPM BPNT terus meningkat dari 1,3 juta KPM pada 2017 menjadi 10 juta KPM tahun 2018. Ditargetkan tahun 2019 menjadi 15,6 juta KPM.
 
Bantuan KUBE pun meningkat. Mulai tahun 2018 sebanyak 1.300 KUBE dan 6.520 UEP. Tahun 2019 ini sebanyak 1.360 KUBE dan 20 ribu UEP.
 
Perluasan target tentunya dibarengi juga dengan peningkatan anggaran bantuan sosial. Prosentase angka kemiskinan 9,66 persen mempunyai makna yang sangat penting karena dibarengi dengan penurunan indeks gini rasio 0,381.
 
Dirjen PFM Kemensos Ungkap Rumus Lancarnya Penyaluran Bansos
 
"Hal ini tidak terlepas dari efektivitas dan dampak langsung dari peningkatan anggaran bantuan sosial dalam penurunan angka kemiskinan. Namun, perlu diperhatikan juga kenaikan anggaran tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pengawasan sehingga bantuan sosial akan tepat sasaran," kata Andi.
 
Mengenai penyaluran bantuan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh bantuan sosial dan subsidi agar disalurkan secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 
Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga dan tepat administrasi (6T).
 
"Saya berharap dengan kerja sama yang baik antara Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial, Himbara, Perum Bulog, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan stakeholders, serta dukungan para pendamping, maka program penanganan fakir miskin akan terlaksana dengan baik dan lancar," ucap Andi.
 
Dirjen PFM Kemensos Ungkap Rumus Lancarnya Penyaluran Bansos
 
Selain itu, untuk mendukung terlaksananya 6T dengan baik, Andi menegaskan ada lima poin yang harus ditaati.
 
1. Bantuan sosial program penanganan fakir miskin kepada KPM yang telah disalurkan harus dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik, agar KPM dapat merasakan manfaatnya.
 
2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan sumber daya dinas sosial di daerah dan instansi terkait termasuk Himbara, Bulog dan pihak perusahaan swasta melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap semua jenis bantuan sosial sehingga menjamin efektivitas kinerja.
 
3. Memperbaiki data secara terus menerus, sehingga semakin valid dan sinkron dengan data Pusdatin Kemensos, guna menjamin terwujudnya ketepatan dan kesesuaian penerima manfaat.
 
Dirjen PFM Kemensos Ungkap Rumus Lancarnya Penyaluran Bansos
Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras (Foto:Dok)
 
Terkait validasi data, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras berharap pemerintah daerah (pemda) menjalankan tugasnya dengan maksimal.
 
"Verifikasi dan validasi merupakan tanggung jawab pemda. Namun itu juga menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperbarui data" kata Hartono.
 
4. Mendorong penerima program bantuan sosial terutama KPM KUBE menuju ke arah kemandirian dalam berwirasusaha antara lain dengan memberikan pendampingan dalam berusaha. Hal ini sangat penting karena kendala yang dihadapi KPM dalam mengembangkan usahanya bukan hanya karena kurang modal, tetapi karena kurang ketrampilan dan kelemahan dalam manajemen usaha, serta pangsa pasar yang terbatas.
 
5. Keterlibatan dan keseriusan pendamping dalam mengawal bantuan sosial untuk penanganan fakir miskin.
 
Hartono berpesan agar pendamping menjalankan perannya dengan baik, yaitu memantau dan mengawal penyaluran bantuan sosial.
 
"Di lapangan ada pendamping yang membantu memantau dan mengendalikan. Pak Dirjen PFM dan timnya juga terus mengawal, melakukan pendampingan yang lebih pada upaya pencegahan," kata Hartono.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif