Pengacara Syafruddin Tuding Pengawasan BI Lemah
Ilustrasi Bank Indonesia - MI/Panca Syurkani.
Jakarta: Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menganggap kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tak lepas dari pengawasan Bank Indonesia yang lemah. Menurut dia, kasus tersebut bisa saja tak terjadi jika pengawasan BI berjalan maksimal.

Pengacara Syafruddin, Ahmad Yani mengatakan, pengawasan yang lemah dari BI menyebabkan masalah perbankan. Ia menuding, kasus BLBI juga tak lepas dari lemahnya pengawasan BI.

"Ini kan fugsi pengawasan BI tidak berjalan dengan baik. Akibatnya bobol terus. Ini yang menjadi penyebab banyak masalah," ujar Ahmad Yani, dalam sidang lanjutan Syafruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juni 2018.


Dalam sidang, jaksa menghadirkan Iwan Ridwan Prawiranata sebagai saksi. Iwan diketahui sempat menjabat sebagai Direktur Pengawasan Bank di BI sebelum menjabat sebagai Kepala BPPN.

Tim kuasa hukum Syafruddin juga sempat mencecar Iwan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana BLBI. Dari hasil audit investigatif yang dilakukan BPK pada Januari 1999, ditemukan dugaan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku sebesar Rp84 triliun.

Menurut dia, penyimpangan itu terjadi pada 54 bank penerima BLBI, termasuk Bank Dagang Nasional Indonesia kepunyaan Sjamsul Nursalim. Menanggapi tudingan itu, Iwan mengaku BI telah melakukan pengawasan dengan cukup ketat.

(Baca juga: Iwan Sebut BDNI tak Membaik Usai 'Diguyur' Rp37 Triliun)

"BI telah melakukan pemeriksaan dengan data yang ada. Khusus BDNI kami panggil dan ada surat pembinaan, kami berikan teguran ini harus diperbaiki. Itu berulang kali kami lakukan. Panggil dan tegur," tegas dia. 

Ahmad Yani lantas membantah pernyataan Iwan. Menurut dia, dalam laporan BPK tidak ada tindak lanjut dari BI terkait temuan penyimpangan dana tersebut.

"Tapi dari audit BPK, itu tidak pernah dilakukan. Tidak ada peringatan dari BI," jelasnya.

Syafruddin didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI. Ia diduga telah menghapus piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak yang dijamin  PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.
 
Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala BPPN. Saat itu, Syafruddin menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada Sjamsul Nursalim, meskipun belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.
 
Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id