Penjelasan Pemerintah soal Integrasi Tarif Tol JORR

Jakarta: Pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberlakukan integrasi tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Kebijakan ini menuai polemik.  Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, ada salah pemahaman soal integrasi tarif JORR. Kebijakan itu, kata dia, bukan untuk menaikkan tarif, tapi hanya memangkas transaksi. Jika sebelumnya pengguna ruas tol JORR melakukan dua hingga tiga kali transaksi untuk perjalanan lintas seksi atau ruas, lewat integrasi ini pengguna tol hanya satu kali transaksi di gerbang masuk tol.  "Baik jarak dekat maupun jauh," kata Arie di Media Center Kementerian-PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Juni 2018. Arie mengatakan, penyesuaian tarif tol diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku logistik dan mendorong truk atau kontainer memanfaatkan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalur arteri. Dia mengklaim kebijakan itu juga bisa menekan kepadatan dan kerusakan di jalur arteri. "Truk logistik ini enggan lewat tol dan memilih untuk melewati jalan arteri akses di sekitar Tanjung Priok. Sebab ada yang mengadu ke kami bahwa mereka harus dua kali membayar, yang pertama di seksi W3 kemudian masuk di akses Tanjung Priok, sehingga biayanya mahal sekali," jelasnya. Baca: YLKI: Integrasi Tarif Tol JORR Bebani Pengguna Jarak Dekat Arie menepis anggapan kalau kebijakan integrasi tarif guna meningkatkan pemasukan BUJT. Dia justru mengklaim kebijakan itu menguntungkan pengguna jalan. "Dengan sistem integrasi 61 persen pengguna jalan yang membayar lebih murah, 38 persen mahal, 1 persen sama saja," ucapnya. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan, penerapan tarif dapat meringankan pengguna jarak jauh. Sebab, pengguna tol JORR yang masuk dan keluar dimana pun, kena beban tarif sama. "Pengguna cukup 'nge-tap' sekali tapi untuk membayar jarak tempuh jauh sekali pun," kata Herry.