Jakarta: Pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat dalam pemekaran wilayah di Papua. Pemekaran jangan dilakukan seperti kaum kolonial.
"Kita tidak ingin bertindak seperti kaum kolonial yang membagi secara administratif, sesuai kepentingan sendiri, tetapi kita memperhatikan juga tentang bagaimana kondisi di lapangan," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2019.
Agus mengatakan Papua memiliki banyak suku. Jangan sampai pembagian wilayah ini menimbulkan konflik antarsuku di Papua.
"Jangan sampai ada satu suku yang kita tarik dan kita pisahkan di tengah," kata Agus.
Agus menyarankan pemerintah berhati-hati dalam pemekaran daerah. Sehingga, pembagian wilayah memenuhi kepentingan semua pihak.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku mendapat masukan dari para tokoh Papua terkait pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih. Mereka menyampaikan wilayah Pegunungan Tengah memerlukan pemekaran provinsi baru.
Saat itu, Jokowi menyampaikan pemekaran daerah akan ditindaklanjuti dengan kajian dan kalkulasi yang matang. Apalagi, pemerintah masih moratorium pemekaran sebuah daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan moratorium di wilayah lain tetap berlaku, kecuali Papua. Pasalnya, pemerintah memiliki anggaran terbatas bagi 183 wilayah yang meminta pemekaran.
Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan keamanan dan percepatan pembangunan di ujung timur Indonesia itu.
Jakarta: Pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat dalam pemekaran wilayah di Papua. Pemekaran jangan dilakukan seperti kaum kolonial.
"Kita tidak ingin bertindak seperti kaum kolonial yang membagi secara administratif, sesuai kepentingan sendiri, tetapi kita memperhatikan juga tentang bagaimana kondisi di lapangan," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2019.
Agus mengatakan Papua memiliki banyak suku. Jangan sampai
pembagian wilayah ini menimbulkan konflik antarsuku di Papua.
"Jangan sampai ada satu suku yang kita tarik dan kita pisahkan di tengah," kata Agus.
Agus menyarankan pemerintah berhati-hati dalam pemekaran daerah. Sehingga, pembagian wilayah memenuhi kepentingan semua pihak.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku mendapat masukan dari para tokoh Papua terkait pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih. Mereka menyampaikan wilayah Pegunungan Tengah memerlukan pemekaran provinsi baru.
Saat itu, Jokowi menyampaikan pemekaran daerah akan ditindaklanjuti dengan kajian dan kalkulasi yang matang. Apalagi, pemerintah masih moratorium pemekaran sebuah daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan moratorium di wilayah lain tetap berlaku, kecuali Papua. Pasalnya, pemerintah memiliki anggaran terbatas bagi 183 wilayah yang meminta pemekaran.
Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan keamanan dan percepatan pembangunan di ujung timur Indonesia itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
