Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Muhadjir Anggap Wajar Pro Kontra PMA Majelis Taklim

Nasional Memagari Majelis Taklim
Damar Iradat • 03 Desember 2019 20:22
Jakarta: Kontroversi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim merupakan hal wajar. Peraturan baru tidak sepenuhnya diterima masyarakat.
 
"Setiap ada kebijakan baru, pasti ada pihak yang pengadopsi dini, early adopter, pasti ada juga yang pengadopsi lambat. Nanti kita lihat lah bagaimana kondisinya," ujarMenteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendydi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Muhadjir mengatakan penolakan belum tentu tidak sesuai dengan visi misi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pemerintah sejak awal konsisten ingin revolusi mental.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan ditafsirkan kalau direspons negatif masyarakat itu bertentangan dengan pemerintah loh ya. Justru masyarakat ini ada saatnya kita harus memberi semacam pencerahan, bahwa apa yang selama ini ada perlu ada perubahan," jelas Muhadjir.
 
Peraturan itu memantik kontroversi di masyarakat. Pasalnya, dalam Pasal 6 ayat 1 berbunyi majelis taklim harus terdaftar di Kementerian Agama.Aturan tersebut ditentang berbagai kalangan. Aturan dinilai mengesankan umat islam negatif.
 
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menuturkan peraturan itu sebatas mendata majelis taklim. Sehingga, Kementerian Agama lebih mudah melakukan pembinaan. Selain itu, aturan majelis taklim harus mendaftar buat memudahkan Kementerian Agama berkoordinasi dengan majelis taklim.
 
Zainut menjelaskan aturan tidak mewajibkan majelis taklim mendaftar. Dia menuturkan dalam aturan menggunakan frasa 'harus' bukan 'wajib'.
 
"Pilihannya kenapa diksinya harus bukan wajib, karena tidak punya sanksi. Jadi, jangan terlalu berlebihan," papar Zainut.
 
Zainut mengaku tak masalah bila aturan ini dibahas di DPR. Pihaknya siap memenuhi panggilan Komisi VIII.
 
"Ya kami menuju saja kalau ada rapat kerja dengan Kementerian Agama, Komisi VIII, ya kami akan ikuti," tutur dia.
 


 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif