Jakarta: Sikap Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, yang menyumbangkan gaji dan tunjangan pertamanya ke BPJS Kesehatan mendapat sambutan positif. Para pejabat negara diminta melakukan hal serupa demi mengatasi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional.
"Saya kira semua pejabat dari tingkat pusat sampai daerah harus menangkap sinyal baik ini agar bisa berkontribusi dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan," kata Direktur Rumah KAMMI Peduli (RKP) Haris dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Menurut dia, defisit ini akan menjadi bumerang bagi BPJS Kesehatan bila tidak segera diatasi. Bahkan, rumah sakit dan masyarakat akan ikut terdampak atas masalah ini.
"Rumah Sakit yang terdampak gagal bayar BPJS Kesehatan akan terancam kolaps dan berefek kepada matinya pelayanan rumah sakit," ujar dia.
Haris mengakui sumbangan ini tak akan mencukupi menutupi defisit pada BPJS Kesehatan. Sehingga perlu langkah lainnya yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu mencairkan dana langsung untuk menutupi defisit.
"Tergantung dari adanya anggaran yang bisa dialokasikan dari pos lain atau tidak. Mengingat manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat sangat besar," ujar dia.
Haris juga menyinggung gaji Dirut BPJS yang cukup fantastis, sebesar Rp150 juta per bulan. Pemerintah dinilai harusnya mengkaji ulang gaji dan tunjangan pegawai BPJS Kesehatan dengan menyesuaikan keadaan yang ada.
"Harusnya gaji pegawai BPJS yang dipotong dan nyumbang lebih besar untuk menutupi defisit ini," kata Haris.
Jakarta: Sikap Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, yang menyumbangkan gaji dan tunjangan pertamanya ke BPJS Kesehatan mendapat sambutan positif. Para pejabat negara diminta melakukan hal serupa demi
mengatasi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional.
"Saya kira semua pejabat dari tingkat pusat sampai daerah harus menangkap sinyal baik ini agar bisa berkontribusi dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan," kata Direktur Rumah KAMMI Peduli (RKP) Haris dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Menurut dia, defisit ini akan menjadi bumerang bagi BPJS Kesehatan bila tidak segera diatasi. Bahkan, rumah sakit dan masyarakat akan ikut terdampak atas masalah ini.
"Rumah Sakit yang terdampak gagal bayar BPJS Kesehatan akan terancam kolaps dan berefek kepada matinya pelayanan rumah sakit," ujar dia.
Haris mengakui sumbangan ini tak akan mencukupi menutupi defisit pada BPJS Kesehatan. Sehingga perlu langkah lainnya yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu mencairkan dana langsung untuk menutupi defisit.
"Tergantung dari adanya anggaran yang bisa dialokasikan dari pos lain atau tidak. Mengingat manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat sangat besar," ujar dia.
Haris juga menyinggung gaji Dirut BPJS yang cukup fantastis, sebesar Rp150 juta per bulan. Pemerintah dinilai harusnya mengkaji ulang gaji dan tunjangan pegawai BPJS Kesehatan dengan menyesuaikan keadaan yang ada.
"Harusnya gaji pegawai BPJS yang dipotong dan nyumbang lebih besar untuk menutupi defisit ini," kata Haris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
