Jakarta: Said Aqil Siroj (SAS) Institute meminta pemerintah mengkaji ulang dampak dan akibat penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM diprediksi akan mempersulit kehidupan masyarakat.
Deputi Kajian SAS Institute, Abi Rekso mengatakan, penolakan SAS Institute terhadap kenaikan BBM dan BLT adalah autokritik kebangsaan.
“Otokritik Kiai SAS soal kenaikan BBM dan BLT, jangan dimaknai sebagai sikap oposisi antipemerintah. NU sebagai civil society punya tanggung jawab moral menyuarakan suara rakyat. Jadi sikap itu perlu kita letakan sebagai otokritik kebangsaan yang membangun. Sama-sama kita mencari solusi krisis pangan dan energi,” jelas Abi.
Abi menilai krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar Rp502,4 triliun tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.
Baca: SAS Institute Dorong Anggaran Riset dan Pengembangan EBT jadi Prioritas
Dirinya menekankan sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan secara serius. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah.
Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan menuju kedaulatan energi. Pihaknya meminta dengan pembatasan subsidi BBM bisa mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Pembangkitan Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas.
"Kita berharap PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT. Seperti di Jepang, masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan. Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah”, tambah Abi Rekso.
Abi menekankan jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT. Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.
“Jika nanti Pembangkitan Listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat” ujar Abi.
Senada dengan Abi, Said Aqil mengritik keras atas kenaikan BBM. Hal ini sangat berdampak terhadap masyarakat. Terutama ekonomi lemah, karena otomatis akan dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok.
“BBM naik, sudah pasti kebutuhan pokok ikut naik. Nelayan sepanjang pantura menjadi korban. Solar untuk berlayar bukan saja naik, namun barangnya tidak ada. Itu kan kader NU semua. Bagi-bagi BLT juga bukan solusi bagi rakyat, seperti hanya untuk bagi-bagi permen. Sifatnya sementara!" kata Said Aqil.
Jakarta: Said Aqil Siroj (SAS) Institute meminta pemerintah mengkaji ulang dampak dan akibat penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM diprediksi akan mempersulit kehidupan masyarakat.
Deputi Kajian SAS Institute, Abi Rekso mengatakan, penolakan SAS Institute terhadap kenaikan BBM dan BLT adalah autokritik kebangsaan.
“Otokritik Kiai SAS soal kenaikan BBM dan BLT, jangan dimaknai sebagai sikap oposisi antipemerintah. NU sebagai
civil society punya tanggung jawab moral menyuarakan suara rakyat. Jadi sikap itu perlu kita letakan sebagai otokritik kebangsaan yang membangun. Sama-sama kita mencari solusi krisis pangan dan energi,” jelas Abi.
Abi menilai krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar Rp502,4 triliun tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.
Baca:
SAS Institute Dorong Anggaran Riset dan Pengembangan EBT jadi Prioritas
Dirinya menekankan sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan secara serius. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah.
Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan menuju kedaulatan energi. Pihaknya meminta dengan pembatasan subsidi BBM bisa mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Pembangkitan Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas.
"Kita berharap PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT. Seperti di Jepang, masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan. Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah”, tambah Abi Rekso.
Abi menekankan jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT. Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.
“Jika nanti Pembangkitan Listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat” ujar Abi.
Senada dengan Abi, Said Aqil mengritik keras atas kenaikan BBM. Hal ini sangat berdampak terhadap masyarakat. Terutama ekonomi lemah, karena otomatis akan dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok.
“BBM naik, sudah pasti kebutuhan pokok ikut naik. Nelayan sepanjang pantura menjadi korban. Solar untuk berlayar bukan saja naik, namun barangnya tidak ada. Itu kan kader NU semua. Bagi-bagi BLT juga bukan solusi bagi rakyat, seperti hanya untuk bagi-bagi permen. Sifatnya sementara!" kata Said Aqil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
