Cirebon: Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi akan mempersulit kehidupan masyarakat. Pemerintah diminta mengkaji dan menghitung ulang dampak dan akibat kenaikan BBM bagi rakyat kecil.
Deputi Kajian Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Abi Rekso memaknai sikap ketidaksepakatan SAS terhadap kenaikan BBM dan BLT sebagai autokritik kebangsaan.
“Autokritik Kiai SAS soal kenaikan BBM dan BLT, jangan dimaknai sebagai sikap oposisi antipemerintah. NU sebagai civil society punya tanggung jawab moral menyuarakan suara rakyat. Jadi sikap itu perlu kita letakan sebagai autokritik kebangsaan yang membangun. Sama-sama kita mencari solusi kebangsaan.” kata Abi Rekso penyelanggaraan acara Haul Ke-33 KH Aqiel Siroj di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.
Abi Rekso menilai krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar Rp502,4 triliun tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.
Dirinya menekankan sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah. Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan menuju kedaulatan energi.
Dengan pembatasan subsidi BBM, SAS Institute mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas.
"Kita dorong PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT. Seperti di Jepang, masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan. Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah”, tambah Abi Rekso.
Abi menekankan jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT. Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.
“Jika nanti Pembangkitan Listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat” ujar Abi Rekso.
Sementara itu, Kiai Haji Said Aqil Siroj memuji sikap Presiden Jokowi yang berinisiatif melakukan lawatan ke Ukraina dan Rusia, dalam rangka mencari solusi konflik perang antar kedua negara tersebut. Meski pada waktu yang sama Kiai Said secara tegas mengkritik kebijakan pemerintah atas kenaikan BBM.
“BBM naik, sudah pasti kebutuhan pokok ikut naik. Nelayan sepanjang pantura menjadi korban. Solar untuk berlayar bukan saja naik, namun barangnya tidak ada. Itu kan kader NU semua. Bagi-bagi BLT juga bukan solusi bagi rakyat, seperti hanya untuk bagi-bagi permen. Sifatnya sementara!” kata Kiai Said.
Cirebon: Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi akan mempersulit kehidupan masyarakat. Pemerintah diminta mengkaji dan menghitung ulang dampak dan akibat kenaikan BBM bagi rakyat kecil.
Deputi Kajian Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Abi Rekso memaknai sikap ketidaksepakatan SAS terhadap kenaikan BBM dan BLT sebagai autokritik kebangsaan.
“Autokritik Kiai SAS soal kenaikan BBM dan BLT, jangan dimaknai sebagai sikap oposisi antipemerintah. NU sebagai
civil society punya tanggung jawab moral menyuarakan suara rakyat. Jadi sikap itu perlu kita letakan sebagai autokritik kebangsaan yang membangun. Sama-sama kita mencari solusi kebangsaan.” kata Abi Rekso penyelanggaraan acara Haul Ke-33 KH Aqiel Siroj di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.
Abi Rekso menilai krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar Rp502,4 triliun tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.
Dirinya menekankan sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah. Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan menuju kedaulatan energi.
Dengan pembatasan subsidi BBM, SAS Institute mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas.
"Kita dorong PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT. Seperti di Jepang, masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan. Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah”, tambah Abi Rekso.
Abi menekankan jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT. Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.
“Jika nanti Pembangkitan Listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat” ujar Abi Rekso.
Sementara itu, Kiai Haji Said Aqil Siroj memuji sikap Presiden Jokowi yang berinisiatif melakukan lawatan ke Ukraina dan Rusia, dalam rangka mencari solusi konflik perang antar kedua negara tersebut. Meski pada waktu yang sama Kiai Said secara tegas mengkritik kebijakan pemerintah atas kenaikan BBM.
“BBM naik, sudah pasti kebutuhan pokok ikut naik. Nelayan sepanjang pantura menjadi korban. Solar untuk berlayar bukan saja naik, namun barangnya tidak ada. Itu kan kader NU semua. Bagi-bagi BLT juga bukan solusi bagi rakyat, seperti hanya untuk bagi-bagi permen. Sifatnya sementara!” kata Kiai Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
