Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yakin konflik di Papua dapat diselesaikan dengan cara damai. Penyelesaian dengan pendekatan yang mempertimbangkan suara dan tuntutan dari warga Papua jadi kunci.
JK menyebut sebagian warga Papua merasa mereka dijajah dan dirampok negaranya sendiri. JK mengingatkan pemerintah menggunakan pendekatan damai dan memahami dengan benar apa yang menjadi keluhan warga Papua selama ini.
“Kalau Anda baca Papua, hanya dua tuntutannya, ingin merdeka karena merasa dijajah, kedua kita dianggap merampok Papua. Papua itu, bisa diselesaikan dengan cara damai. Mereka kan merasa, ‘wah kita dirampok’. Siapa bilang dirampok? Buka data,” ujar JK dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 25 April 2024.
JK menjelaskan perlu ada dialog dengan warga Papua dan memberikan keyakinan pada mereka. Khususnya, posisi negara yang tidak pernah berniat menjajah apalagi merampok kekayaan mereka.
JK juga menyampaikan selama ini negara memberikan anggaran APBN ke Papua dengan angka yang besar. Subsidi yang diberikan ke Papua juga besar.
“Sampai sekarang kira-kira pendapatan Papua itu kurang lebih Rp 40 triliun. Anggaran kita ke Papua sekarang Rp 85 triliun, itu waktu itu saya katakan. Bandingkan dengan Papua Nugini. Dia lebih kaya, tapi anggarannya seperti apa? Bandingkan dengan Jayapura. Papua itu lebih federal dari federal. Untuk gubernur, bupati Papua, harus orang asli Papua,” kata JK.
Di sisi lain, JK menyinggung kepemimpinan di Papua. Menurut dia, pemerintah memberikan posisi strategis dengan meletakkan orang Papua sebagai pemimpin di sana.
"Inilah cara mendamaikannya. Kita harus mengerti pokok permasalahannya. Kalau Anda tidak mengerti persoalan ini, sulit,” kata dia.
JK ingin membantu dan menjadi mediator dalam konflik Papua. Namun, pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan konflik itu dengan caranya sendiri.
“Karena saya terlibat dalam penyelesaian empat konflik terakhir, Papua itu, semua kita ingin selesaikan. Tetapi Pak Jokowi ingin selesaikan sendiri, jadi saya tidak masuk. Sebenarnya itu bisa diselesaikan. Karena saya bisa berikan konsultasi ke pemerintah,” pungkasnya.
Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12
Jusuf Kalla (JK) yakin konflik di Papua dapat diselesaikan dengan cara damai. Penyelesaian dengan pendekatan yang mempertimbangkan suara dan tuntutan dari warga Papua jadi kunci.
JK menyebut sebagian warga
Papua merasa mereka dijajah dan dirampok negaranya sendiri. JK mengingatkan pemerintah menggunakan pendekatan damai dan memahami dengan benar apa yang menjadi keluhan warga Papua selama ini.
“Kalau Anda baca Papua, hanya dua tuntutannya, ingin merdeka karena merasa dijajah, kedua kita dianggap merampok Papua. Papua itu, bisa diselesaikan dengan cara damai. Mereka kan merasa, ‘wah kita dirampok’. Siapa bilang dirampok? Buka data,” ujar JK dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 25 April 2024.
JK menjelaskan perlu ada dialog dengan warga Papua dan memberikan keyakinan pada mereka. Khususnya, posisi negara yang tidak pernah berniat menjajah apalagi merampok kekayaan mereka.
JK juga menyampaikan selama ini negara memberikan anggaran APBN ke Papua dengan angka yang besar. Subsidi yang diberikan ke Papua juga besar.
“Sampai sekarang kira-kira pendapatan Papua itu kurang lebih Rp 40 triliun. Anggaran kita ke Papua sekarang Rp 85 triliun, itu waktu itu saya katakan. Bandingkan dengan Papua Nugini. Dia lebih kaya, tapi anggarannya seperti apa? Bandingkan dengan Jayapura. Papua itu lebih federal dari federal. Untuk gubernur, bupati Papua, harus orang asli Papua,” kata JK.
Di sisi lain, JK menyinggung kepemimpinan di Papua. Menurut dia, pemerintah memberikan posisi strategis dengan meletakkan orang Papua sebagai pemimpin di sana.
"Inilah cara mendamaikannya. Kita harus mengerti pokok permasalahannya. Kalau Anda tidak mengerti persoalan ini, sulit,” kata dia.
JK ingin membantu dan menjadi mediator dalam konflik Papua. Namun, pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan konflik itu dengan caranya sendiri.
“Karena saya terlibat dalam penyelesaian empat konflik terakhir, Papua itu, semua kita ingin selesaikan. Tetapi Pak Jokowi ingin selesaikan sendiri, jadi saya tidak masuk. Sebenarnya itu bisa diselesaikan. Karena saya bisa berikan konsultasi ke pemerintah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
