Jakarta: Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah mengatakan situasi hak asasi di Papua makin memburuk. Hal tersebut dilihat dari beberapa kasus kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.
“Pertama kita menyampaikan secara tegas bahwa Komnas HAM mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang di Papua,” kata Anis dalam acara Peluncuran Laporam Tahunan Hak Asasi Manusia Amnesty International, Jakarta, Kamis, 23 April 2024.
Anis menyebut pihaknya telah bertemu dengan Panglima TNI guna membahas konflik yang sedang terjadi di Papua. Komnas HAM menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan TNI di Papua dan mendorong adanya proses hukum yang transparan.
“Agar supremasi hukum itu masih terjadi di Papua, tidak ada impunitas terhadap pelaku kekerasan termasuk itu adalah penyiksaan oleh aparat yang masih terjadi disana,” tutur Anis.
Komnas HAM mendorong agar proses hukum sungguh-sungguh dilakukan di tanah Papua, guna merespon situasi kekerasan yang eskalatif terjadi. Terutama, kepada warga sipil, kelompok rentan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lain.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Pusaka, Ambrosius Mulait mengatalan perlu adanya kejelasan status hukum di tanah Papua. Dia menyebut Papua seperti wilayah perang.
“Pemerintah harus jelas wilayah Papua adalah wilayah apa, jika wilaya operasi militer, kita bisa arahkan masyarakat cari tempat yang aman, dan kalau mau perang silahkan perang,” ucap Ambrosius.
Jakarta: Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
Komnas HAM), Anis Hidayah mengatakan situasi hak asasi di Papua makin memburuk. Hal tersebut dilihat dari beberapa kasus kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.
“Pertama kita menyampaikan secara tegas bahwa Komnas HAM mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang di
Papua,” kata Anis dalam acara Peluncuran Laporam Tahunan Hak Asasi Manusia Amnesty International, Jakarta, Kamis, 23 April 2024.
Anis menyebut pihaknya telah bertemu dengan Panglima TNI guna membahas konflik yang sedang terjadi di Papua. Komnas HAM menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan TNI di Papua dan mendorong adanya proses hukum yang transparan.
“Agar supremasi hukum itu masih terjadi di Papua, tidak ada impunitas terhadap pelaku kekerasan termasuk itu adalah penyiksaan oleh aparat yang masih terjadi disana,” tutur Anis.
Komnas HAM mendorong agar proses hukum sungguh-sungguh dilakukan di tanah Papua, guna merespon situasi kekerasan yang eskalatif terjadi. Terutama, kepada warga sipil, kelompok rentan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lain.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Pusaka, Ambrosius Mulait mengatalan perlu adanya kejelasan status hukum di tanah Papua. Dia menyebut Papua seperti wilayah perang.
“Pemerintah harus jelas wilayah Papua adalah wilayah apa, jika wilaya operasi militer, kita bisa arahkan masyarakat cari tempat yang aman, dan kalau mau perang silahkan perang,” ucap Ambrosius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
