Bamsoet Sanggah MKD, Klaim Panggilan Sidang Etik Mendadak

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, hari ini, Kamis, 20 Juni 2024. Bamsoet klaim surat pemanggilan yang diterima mendadak. "Undangan baru saya terima kemari sore tertanggal 19 Juni 2024 usai acara Sosialisasi Empat Pilar di MPR. Sementara saya sudah terikat dengan agenda yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Juni 2024. Bamsoet mengatakan dia bisa memenuhi pemanggilan itu bila tak disampaikan mendadak. Dia menyinggung soal aturan surat panggilan yang mestinya diserahkan tujuh hari sebelum sidang digelar. "Tata Beracara MKD pasal 23 ayat 1 yang menyebutkan MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu, baik dalam Perkara Pengaduan maupun Perkara Tanpa Pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat tujuh hari sebelum Sidang MKD," ujar Bamsoet.   Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan undangan dari MKD didasarkan atas status kedudukan sebagai anggota DPR ex officio sebagai anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam konstitusi dan Undang-Undang MD3. Bamsoet sejatinya dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945" dan kapasitas sebagai Ketua MPR. Dia menambahkan walaupun dalam pandangan hukum dari Biro Hukum MPR, pernyataan terkait soal amandemen UUD NRI 1945 disampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR yang kedudukannya tidak ex officio sebagai anggota DPR. "Karenanya, pemanggilan oleh MKD harus dilihat dalam kerangka hubungan kelembagaan antara DPR dan MPR. Sehingga akan lebih tepat jika pemanggilan tersebut dilaksanakan melalui surat pengantar dari pimpinan DPR sebagai representasi institusional," ucap Bamsoet. Dia memastikan bakal menghadiri pemanggilan berikutnya dari MKD. "Namun demikian, saya akan datang memenuhi undangan klarifikasi berikutnya dari MKD DPR," tegas Bamsoet. Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945". Laporan tersebut dilayangkan mahasiswa Universitas Islam Jakarta, M Azhari. Laporan diterima langsung Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, Kamis, 6 Juni 2024. Azhari mengatakan Bamsoet tidak sepantasnya untuk mengungkapkan informasi itu. "Padahal dia itu bukan pada kapasitasnya menyatakan hal tersebut. Karena kan yang saya baca juga di media online belum ada rapat-rapat fraksi sebagaimana mestinya kayak gitu," kata Azhari.