medcom.id, Jakarta: Percobaan Kudeta 15 Juli lalu di Turki terhadap Pemerintahan Presiden Erdogan berimbas panjang. Pembersihan terhadap pengikut ulama Fethullah Gulen yang kini bermukim di Amerika Serikat diikuti juga pembersihan terhadap semua jaringan yang diduga terkait dengan ulama tersebut.
Presiden Erdogan tengah melakukan pembersihan di kalangan pemerintahan, pengusaha, tentara, hakim, jaksa, dan polisi. Termasuk organisasi-organisasi yang dituduh berafiliasi dengan Gulen, seperti PASIAD.
Dampak tudingan terhadap PASIAD itulah yang kemudian merembet ke mahasiswa Indonesia karena PASIAD adalah penyandang dana beasiswa bagi 300-an mahasiswa Indonesia.
Adanya penangkapan terhadap dua mahasiswa Indonesia di Turki semakin membuat resah para orangtua terhadap anaknya yang tengah belajar di Turki.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengakui, banyak menerima laporan terkait kekhawatiran orangtua mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Turki. Eva mengingatkan, persoalan ini tidak boleh diabaikan meski saat ini pemerintah sedang mengurus pembebasan penyanderaan WNI di Filipina.
(Baca juga: Ditangkap di Turki, Mahasiswa RI Peroleh Akses Kekonsuleran)
Dia meminta Direktorat Perlindungan Warga Negara memberikan perhatian khusus terhadap penyelamatan dua mahasiswa Indonesia di Turki. Serta melakukan pencegahan agar penangkapan tidak merembet ke para mahasiswa Indonesia lainnya.
Selain persoalan keamanan, lanjut Eva hampir bisa dipastikan, banyak mahasiswa yang kesulitan keuangan karena terhentinya beasiswa.
"Pemerintah harus memberikan perlindungan yang komprehensif. Kalau memang diperlukan ditarik pulang sementara. Segeralah lakukan seperti halnya ketika pemerintah mengevakuasi para mahasiswa Indonesia di Mesir saat terjadi kudeta," ujar Eva Sundari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/8/2016).
Eva Sundari meminta Deplu segera menginstruksikan KBRI di Turki melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Turki untuk meminta akses langsung terhadap dua mahasiswa yang ditangkap sesuai Konvensi Wina.
"Sepatutnya Pemerintah sekaligus meminta jaminan perlindungan bagi para mahasiswa lainnya. Tindakan pro-aktif Deplu ini mendesak demi menghindarkan insiden-insiden berikutnya yang bisa terjadi akibat generalisasi kasus," pungkas Anggota Komisi XI DPR itu.
medcom.id, Jakarta: Percobaan Kudeta 15 Juli lalu di Turki terhadap Pemerintahan Presiden Erdogan berimbas panjang. Pembersihan terhadap pengikut ulama Fethullah Gulen yang kini bermukim di Amerika Serikat diikuti juga pembersihan terhadap semua jaringan yang diduga terkait dengan ulama tersebut.
Presiden Erdogan tengah melakukan pembersihan di kalangan pemerintahan, pengusaha, tentara, hakim, jaksa, dan polisi. Termasuk organisasi-organisasi yang dituduh berafiliasi dengan Gulen, seperti PASIAD.
Dampak tudingan terhadap PASIAD itulah yang kemudian merembet ke mahasiswa Indonesia karena PASIAD adalah penyandang dana beasiswa bagi 300-an mahasiswa Indonesia.
Adanya penangkapan terhadap dua mahasiswa Indonesia di Turki semakin membuat resah para orangtua terhadap anaknya yang tengah belajar di Turki.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengakui, banyak menerima laporan terkait kekhawatiran orangtua mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Turki. Eva mengingatkan, persoalan ini tidak boleh diabaikan meski saat ini pemerintah sedang mengurus pembebasan penyanderaan WNI di Filipina.
(
Baca juga: Ditangkap di Turki, Mahasiswa RI Peroleh Akses Kekonsuleran)
Dia meminta Direktorat Perlindungan Warga Negara memberikan perhatian khusus terhadap penyelamatan dua mahasiswa Indonesia di Turki. Serta melakukan pencegahan agar penangkapan tidak merembet ke para mahasiswa Indonesia lainnya.
Selain persoalan keamanan, lanjut Eva hampir bisa dipastikan, banyak mahasiswa yang kesulitan keuangan karena terhentinya beasiswa.
"Pemerintah harus memberikan perlindungan yang komprehensif. Kalau memang diperlukan ditarik pulang sementara. Segeralah lakukan seperti halnya ketika pemerintah mengevakuasi para mahasiswa Indonesia di Mesir saat terjadi kudeta," ujar Eva Sundari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/8/2016).
Eva Sundari meminta Deplu segera menginstruksikan KBRI di Turki melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Turki untuk meminta akses langsung terhadap dua mahasiswa yang ditangkap sesuai Konvensi Wina.
"Sepatutnya Pemerintah sekaligus meminta jaminan perlindungan bagi para mahasiswa lainnya. Tindakan pro-aktif Deplu ini mendesak demi menghindarkan insiden-insiden berikutnya yang bisa terjadi akibat generalisasi kasus," pungkas Anggota Komisi XI DPR itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
