Jakarta: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM Darurat) di Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021 bisa menjadi ajang pertaruhan mengakhiri pandemi covid-19. Semua komponen bangsa harus bahu-membahu agar kebijakan ini bisa berhasil di lapangan.
"Setidaknya (PPKM Darurat mampu) menekan atau mengurangi lonjakan kasus," kata Anggota Komisi IX DPR Nurhadi, dilansir Antara, Sabtu, 3 Juli 2021.
Dia memperkirakan ekonomi akan kontraksi jika PPKM Darurat tidak berhasil. Karena itu, semua kalangan harus mendukung kebijakan PPKM Darurat.
"Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapa pun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh dan berdoa," ujar Nurhadi.
Nurhadi mengatakan upaya mengakhiri pandemi harus terus menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu. Selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan, menurut dia, psikologi masyarakat harus dijaga.
"Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini," ujar dia.
Nurhadi juga mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan covid-19. Pernyataan ini merespons mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi covid-19 di Indonesia serba salah.
"Setop saling menyalahkan," katanya.
Dia menjelaskan Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien covid-19. Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi.
"DPR juga mendorong pemerintah untuk memerhatikan keselamatan tenaga kesehatan. Insentif jangan sampai terlambat diberikan," kata Nurhadi.
Baca: Hari Pertama PPKM Darurat, Bali Sunyi Senyap
Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena menyoroti hoaks yang selalu menyertai eskalasi covid-19 sedari awal. Menurut dia, hoaks salah satu masalah yang harus diatasi.
"Kita harus memberikan pencerahan, keterangan yang jelas, dan betul-betul melawan dan meluruskan berbagai hoaks terkait covid-19," ujarnya.
Lena mengimbau masyarakat tetap tenang, optimistis, dan tetap membangun kekuatan diri dengan baik. Seperti, hidup teratur, disiplin protokol kesehatan, rutin olahraga, dan makan bergizi.
"Sehingga hoaks bisa kita hadapi dan hindari dengan baik. Kita dan keluarga bisa tetap sehat," kata Lena.
Jakarta: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (
PPKM Darurat) di Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021 bisa menjadi ajang pertaruhan mengakhiri pandemi covid-19. Semua komponen bangsa harus bahu-membahu agar kebijakan ini bisa berhasil di lapangan.
"Setidaknya (PPKM Darurat mampu) menekan atau mengurangi lonjakan kasus," kata Anggota Komisi IX DPR Nurhadi, dilansir
Antara, Sabtu, 3 Juli 2021.
Dia memperkirakan ekonomi akan kontraksi jika PPKM Darurat tidak berhasil. Karena itu, semua kalangan harus mendukung kebijakan PPKM Darurat.
"Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapa pun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh dan berdoa," ujar Nurhadi.
Nurhadi mengatakan upaya mengakhiri pandemi harus terus menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu. Selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan, menurut dia, psikologi masyarakat harus dijaga.
"Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini," ujar dia.
Nurhadi juga mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan covid-19. Pernyataan ini merespons mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi covid-19 di Indonesia serba salah.
"Setop saling menyalahkan," katanya.
Dia menjelaskan Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien covid-19. Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi.
"DPR juga mendorong pemerintah untuk memerhatikan keselamatan tenaga kesehatan. Insentif jangan sampai terlambat diberikan," kata Nurhadi.
Baca:
Hari Pertama PPKM Darurat, Bali Sunyi Senyap
Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena menyoroti hoaks yang selalu menyertai eskalasi covid-19 sedari awal. Menurut dia, hoaks salah satu masalah yang harus diatasi.
"Kita harus memberikan pencerahan, keterangan yang jelas, dan betul-betul melawan dan meluruskan berbagai hoaks terkait covid-19," ujarnya.
Lena mengimbau masyarakat tetap tenang, optimistis, dan tetap membangun kekuatan diri dengan baik. Seperti, hidup teratur, disiplin protokol kesehatan, rutin olahraga, dan makan bergizi.
"Sehingga hoaks bisa kita hadapi dan hindari dengan baik. Kita dan keluarga bisa tetap sehat," kata Lena.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
