Puncak Bonus Demografi Terlewati, Terjadi 4 Tahun Lalu

Belitung: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyatakan puncak bonus demografi sudah terlewati di Indonesia. Hal ini merujuk pada indeks rasio ketergantungan (index dependency ratio) pada 2020 yang sudah mencapai 44,33 persen. "Ini berarti periode puncak bonus demografi di negara ini bukan terjadi pada 2030, tetapi pada 2020," kata Hasto melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 21 Februari 2024. Menurut dia, angka indeks rasio ketergantungan terus naik saban tahunnya. Dihitung dengan cara apa pun hasilnya sama.  "Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi pada 2020," kata Hasto saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengendalian Penduduk 2024 di Belitung, Bangka Belitung, kemarin malam. Pada rakor yang mengangkat tema Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045 itu, Hasto mengingatkan agar jangan sampai fenomena middle income trap jadi kenyataan.  "Kalau pendapatan per kapita tidak naik, pada 2040 jadi apa kita? Harus ada perubahan yang signifikan dan settle for excellence," kata dia.   Jawara angkatan kerja Asia Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, mencatat proyeksi penambahan jumlah penduduk produktif hampir 10 juta orang pada 2025. Jumlahnya mencapai 196,13 juta orang.  Rasio ketergantungannya diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02%. Penambahan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali.  Namun, pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk tidak meningkat signifikan. Tercatat dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050.  Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungannya yang menunjukkan kenaikan, sekitar 1% hingga 2% setiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik cukup tinggi pada 2050, yakni mencapai 54,13%.  Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat. Menurut Hasto, data kependudukan harus dihidupkan. "Saat data dihidupkan, kita akan cemas dan bergerak. Seperti pesan Pak Presiden (Jokowi), dengan menghidupkan data, hanya ada dua kemungkinan kepala daerah takut lihat data atau gembira lihat data. Ini artinya datanya hidup," kata dia.   Hidupkan Kampung KB Hasto juga menyinggung keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). BKKBN menghidupkan Kampung KB di setiap desa. Semua kampung diarahkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas sesuai Instruksi Presiden No 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.   "Saya titip Kampung KB menjadi pusat kegiatan. Tidak hanya Rumah Dataku,  tapi  untuk data lain," kata dia.  Kampung KB bisa dipakai juga untuk Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), demo masak, atau Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). "Kita harus memikirkan kesiapan remaja untuk menjadi keluarga, masalah seksualitas remaja, hingga kesehatan reproduksi."   Saat rakor, dilakukan peluncuran Population Clock. Ini adalah sistem yang dapat melihat pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia secara real time, berapa jumlah yang lahir dan yang meninggal.  Hadir penjabat Bupati Belitung, Yuspian; Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto; jajaran Eselon II di Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN; dan seluruh pegawai Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN perwakilan provinsi di seluruh Indonesia.