Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan tertundanya pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) di daerah beberapa waktu lalu. Budi menyebut ada dana yang tersendat di pemerintah daerah.
"Kalau rumah sakit umum daerah yang belum terima itu (karena) uangnya dikirim ke pemerintah daerah langsung oleh Kementerian Keuangan dan kita sudah melakukan rekonsiliasi," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin, 15 Maret 2021.
Selain itu, ada kendala di pemerintah pusat terkait penghitungan selisih insentif sekitar Rp1,2 triliun. Kementerian Kesehatan sudah membereskan hal itu.
Baca: Mekanisme Vaksinasi Ulang Bagi Pihak Terpapar Covid-19
Budi menuturkan selisih itu berasal dari insentif nakes balai lab sekitar Rp1 triliun, nakes rumah sakit lapangan pada Desember 2020 Rp6,9 miliar, relawan Rp23 miliar, dan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Desember 2020 Rp159 miliar.
"Yang di kita ini (pemerintah pusat) lebih banyak (kendala) karena bulan Desember klaimnya bulan Januari (2021). Jadi kita belum ada mata anggaran untuk bayar," ucap Budi.
Menurut Budi, pihaknya sudah membicarakan masalah itu dengan Kementerian Keuangan. Insentif nakes yang tertunggak di Desember 2020 dibayar bertahap.
"Kemarin sudah disetujui Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) jadi kita membayarkan insentif nakes di RS pusat bulan Desember (pada) Januari, Februari, dan Maret 2021," ujar Budi.
Jakarta: Menteri Kesehatan (
Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan tertundanya pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (
nakes) di daerah beberapa waktu lalu. Budi menyebut ada dana yang tersendat di pemerintah daerah.
"Kalau rumah sakit umum daerah yang belum terima itu (karena) uangnya dikirim ke pemerintah daerah langsung oleh Kementerian Keuangan dan kita sudah melakukan rekonsiliasi," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin, 15 Maret 2021.
Selain itu, ada kendala di pemerintah pusat terkait penghitungan selisih insentif sekitar Rp1,2 triliun. Kementerian Kesehatan sudah membereskan hal itu.
Baca:
Mekanisme Vaksinasi Ulang Bagi Pihak Terpapar Covid-19
Budi menuturkan selisih itu berasal dari insentif nakes balai lab sekitar Rp1 triliun, nakes rumah sakit lapangan pada Desember 2020 Rp6,9 miliar, relawan Rp23 miliar, dan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Desember 2020 Rp159 miliar.
"Yang di kita ini (pemerintah pusat) lebih banyak (kendala) karena bulan Desember klaimnya bulan Januari (2021). Jadi kita belum ada mata anggaran untuk bayar," ucap Budi.
Menurut Budi, pihaknya sudah membicarakan masalah itu dengan Kementerian Keuangan. Insentif nakes yang tertunggak di Desember 2020 dibayar bertahap.
"Kemarin sudah disetujui Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) jadi kita membayarkan insentif nakes di RS pusat bulan Desember (pada) Januari, Februari, dan Maret 2021," ujar Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
