Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) membagikan Bantuan Sosial Tahap II dan III untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Pangan Rastra di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis, 4 April 2019.
Hingga April 2019, bantuan sosial dari Kementerian Sosial telah diterima oleh 1.701.667 keluarga PKH di Provinsi Jawa Barat dan 65.611 keluarga di Kabupaten Bekasi; 2.288.375 keluarga BPNT di Provinsi Jawa Barat dan 106.824 keluarga di Kabupaten Bekasi; dan 189.959 jiwa penerima Bansos Pangan Rastra di Provinsi Jawa Barat. Total bantuan sosial yang disalurkan Rp3.906.482.020.000 untuk Provinsi Jawa Barat, dan Rp152.927.620.000 untuk Kabupaten Bekasi.
Program PKH di Jawa Barat akan diperkuat karena tidak hanya mampu memperbaiki angka kemiskinan, tetapi juga Gini Ratio (kesenjangan) yang akan secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis program-program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dapat memperbaiki Gini Ratio di Jawa Barat.
Pada 2019, program PKH akan mendorong 800 ribu KPM lulus atau keluar dari Program Keluarga Harapan sebagai KPM Graduasi yang mandiri.
“Jika tahun 2018 kami berhasil meluluskan 600 ribu KPM, maka pada 2019 ini kami targetkan minimal 800 ribu KPM sehingga keluarga atau ibu lain yang masih hidup pra-sejahtera dan di bawah garis kemiskinan bisa ikut masuk ke dalam Program Keluarga Harapan ini,” kata Mensos Agus.
Pengukuhan 1.500 Sahabat Peduli ODHA di Dua Provinsi
Bergeser ke Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mensos Agus merekrut dan mengukuhkan 1000 Sahabat Peduli ODHA (Orang dengan HIV AIDS), Kamis, 4 April 2019.
Mensos Agus berharap, melalui Sahabat Peduli ODHA, masyarakat dapat memahami, menghindari penyebaran virus HIV-AIDS, dan menjadi sahabat mereka yang telah terdampak.
Pada 2019, total Kemensos mengukuhkan 1.500 Sahabat Peduli ODHA. Rinciannya, di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 250 orang; di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sejumlah 250 orang; dan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 1.000 orang.
Angka pengidap HIV-AIDS di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 2018, tercatat 314.143 kasus HIV dan 111.973 kasus AIDS. Penyebaran tertinggi pada kelompok umur 20–49 tahun.
Kemensos mengambil langkah-langkah antisipatif yang tepat dan terencana, yaitu sejak 2017-2018 Kemensos mengukuhkan 2 ribu Sahabat Peduli ODHA dan menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi orang yang terdampak HIV melalui Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV.
Saat ini, Kemensos memiliki tiga Balai dan Loka, yaitu; Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Wasana Bahagia Ternate (untuk penanganan wilayah timur), Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Bahagia Medan (untuk penanganan wilayah Sumatera dan Kalimantan), serta Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Kahuripan Bekasi (wilayah kerja Pulau Jawa, NTB, dan Bali).
“Perlu kita ketahui, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki lembaga rehabilitasi milik pemerintah, meski angka HIV-AIDS di Indonesia bukan tertinggi di dunia,” kata Mensos Agus.
Hal ini menjadi penegas bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) membagikan Bantuan Sosial Tahap II dan III untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Pangan Rastra di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis, 4 April 2019.
Hingga April 2019, bantuan sosial dari Kementerian Sosial telah diterima oleh 1.701.667 keluarga PKH di Provinsi Jawa Barat dan 65.611 keluarga di Kabupaten Bekasi; 2.288.375 keluarga BPNT di Provinsi Jawa Barat dan 106.824 keluarga di Kabupaten Bekasi; dan 189.959 jiwa penerima Bansos Pangan Rastra di Provinsi Jawa Barat. Total bantuan sosial yang disalurkan Rp3.906.482.020.000 untuk Provinsi Jawa Barat, dan Rp152.927.620.000 untuk Kabupaten Bekasi.
Program PKH di Jawa Barat akan diperkuat karena tidak hanya mampu memperbaiki angka kemiskinan, tetapi juga Gini Ratio (kesenjangan) yang akan secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis program-program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dapat memperbaiki Gini Ratio di Jawa Barat.
Pada 2019, program PKH akan mendorong 800 ribu KPM lulus atau keluar dari Program Keluarga Harapan sebagai KPM Graduasi yang mandiri.
“Jika tahun 2018 kami berhasil meluluskan 600 ribu KPM, maka pada 2019 ini kami targetkan minimal 800 ribu KPM sehingga keluarga atau ibu lain yang masih hidup pra-sejahtera dan di bawah garis kemiskinan bisa ikut masuk ke dalam Program Keluarga Harapan ini,” kata Mensos Agus.
Pengukuhan 1.500 Sahabat Peduli ODHA di Dua Provinsi
Bergeser ke Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mensos Agus merekrut dan mengukuhkan 1000 Sahabat Peduli ODHA (Orang dengan HIV AIDS), Kamis, 4 April 2019.
Mensos Agus berharap, melalui Sahabat Peduli ODHA, masyarakat dapat memahami, menghindari penyebaran virus HIV-AIDS, dan menjadi sahabat mereka yang telah terdampak.
Pada 2019, total Kemensos mengukuhkan 1.500 Sahabat Peduli ODHA. Rinciannya, di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 250 orang; di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sejumlah 250 orang; dan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 1.000 orang.
Angka pengidap HIV-AIDS di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 2018, tercatat 314.143 kasus HIV dan 111.973 kasus AIDS. Penyebaran tertinggi pada kelompok umur 20–49 tahun.
Kemensos mengambil langkah-langkah antisipatif yang tepat dan terencana, yaitu sejak 2017-2018 Kemensos mengukuhkan 2 ribu Sahabat Peduli ODHA dan menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi orang yang terdampak HIV melalui Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV.
Saat ini, Kemensos memiliki tiga Balai dan Loka, yaitu; Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Wasana Bahagia Ternate (untuk penanganan wilayah timur), Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Bahagia Medan (untuk penanganan wilayah Sumatera dan Kalimantan), serta Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Kahuripan Bekasi (wilayah kerja Pulau Jawa, NTB, dan Bali).
“Perlu kita ketahui, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki lembaga rehabilitasi milik pemerintah, meski angka HIV-AIDS di Indonesia bukan tertinggi di dunia,” kata Mensos Agus.
Hal ini menjadi penegas bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
