Pengelolaan Anggaran Kementan Dipersoalkan

Jakarta: Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) tak serius mengelolah anggaran untuk kesejahteraan para petani. Padahal, pada 2018, Kementan mendapatkan anggaran sebesar Rp23,8 triliun. "Apalagi anggaran untuk Dirjen Pangan besar sekali. Dari Rp23,8 triliun itu, Dirjen Pangan mendapat sekitar Rp6,4 triliun," kata Uchok, melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 September 2018. Uchok mencontohkan pengelolaan tanaman serealia yang mencapai Rp4 triliun. Belum lagi pengelolaan anggaran fasilitas pupuk dan pestisida sekitar Rp84,8 miliar. Menurutnya, tetap saja anggaran ini tak dapat dikelola untuk keperluan pertanian di Indonesia. "Dari dana ini sebetulnya sudah nyaman dan makmur. Tapi kenapa petani tetap sengsara dan kembang-kempis terus," kata dia. Menurutnya, Kementan tak hanya gagal untuk menyejahterahkan petani, namun juga gagal menjalankan program sehingga kerap terjadi kebocoran penggunaan anggaran.  Dalam periode tiga hingga empat tahun ke belakang, ujar Uchok, Kementan mengalami kebocoran sekitar Rp427,9 miliar. Untuk itu, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa jajaran di Kementan. "Kebocoran yang ditimbulkan oleh Kementan berpotensi merugikan negara," katanya.  Uchok juga menilai Kementan kerap menghambur-hamburkan anggaran yang diberikan. Misalnya, kata dia, pada akhir Agustus 2018, Kementan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di saat petani mengalami kesulitan.  Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi menyatakan Kementan harus memperbaiki infrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejaheraan petani domestik. "Persoalan infrastruktur pertanian harus betul-betul diperbaiki karena kalau tidak ada saluran irigasinya susah," kata Fadholi. Fadholi memberikan sejumlah catatan yang harus dikerjakan Kementan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang berujung kepada kesejahteraan para petani. Selain itu, pendampingan kepada para petani dan modernisasi alat produksi serta proses pertanian harus terus digenjot melalui pendekatan berbasis teknologi. "Ini menjadi bagian yang harus dilakukan, masih perlu perbaikan," kata dia. Baca: KPK Soroti Potensi Korupsi di Sektor Pertanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti potensi korupsi di sektor pangan atau pertanian. Sektor itu diawasi karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.   "Sektor pangan memang menjadi perhatian serius oleh KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.   Menurut Febri, perhatian khusus ini dilakukan dalam tataran penindakan dan pencegahan. Dia menyebut KPK memiliki kajian yang berhubungan dengan sektor pertanian.