Jakarta: Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki menolak tes cepat (rapid test) terkait virus korona (covid-19) untuk anggota DPR beserta keluarga. Dia menilai anggota Dewan tak perlu diistimewakan.
"Banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Mereka yang lebih penting untuk didahulukan," kata Zainuddin kepada Medcom.id, Selasa, 24 Maret 2020.
Menurut dia, rapid test ini kebijakan sepihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Dia mengeklaim anggota DPR selalu mengutamakan keselamatan masyarakat.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Jawa Timur, itu mendesak kebijakan rapid test anggota DPR dibatalkan. Para wakil rakyat bisa mengecek secara individual.
"Kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," tegas dia.
Meskipun dibiayai pimpinan dan anggota DPR, dia tetap menolak rapid test. Dia mendorong DPR fokus menyiapkan rencana penanganan virus korona agar tidak berlarut-larut.
Grafis Medcom.id
Baca: Prioritas Penggunaan 100 Ribu Alat Rapid Test DKI
Sementara itu, kasus positif covid-19 di seluruh Indonesia per Senin, 23 Maret 2020, mencapai 579 pasien. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu menyebabkan 49 kematian di Tanah Air. Sementara itu, 30 orang berhasil sembuh.
Pasien positif korona terbanyak berada di Jakarta. Data di situs corona.jakarta.go.id menyebutkan ada 356 pasien positif di Ibu Kota. Sebanyak 218 pasien masih dirawat, sedangkan 85 lainnya isolasi mandiri. Pasien sembuh mencapai 22 orang dan meninggal 31 orang.
Jakarta: Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki menolak tes cepat (
rapid test) terkait virus korona (covid-19) untuk anggota DPR beserta keluarga. Dia menilai anggota Dewan tak perlu diistimewakan.
"Banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Mereka yang lebih penting untuk didahulukan," kata Zainuddin kepada
Medcom.id, Selasa, 24 Maret 2020.
Menurut dia,
rapid test ini kebijakan sepihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Dia mengeklaim anggota DPR selalu mengutamakan keselamatan masyarakat.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Jawa Timur, itu mendesak kebijakan
rapid test anggota DPR dibatalkan. Para wakil rakyat bisa mengecek secara individual.
"Kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," tegas dia.
Meskipun dibiayai pimpinan dan anggota DPR, dia tetap menolak
rapid test. Dia mendorong DPR fokus menyiapkan rencana penanganan virus korona agar tidak berlarut-larut.
Grafis Medcom.id
Baca:
Prioritas Penggunaan 100 Ribu Alat Rapid Test DKI
Sementara itu, kasus positif covid-19 di seluruh Indonesia per Senin, 23 Maret 2020, mencapai 579 pasien. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu menyebabkan 49 kematian di Tanah Air. Sementara itu, 30 orang berhasil sembuh.
Pasien positif korona terbanyak berada di Jakarta. Data di situs
corona.jakarta.go.id menyebutkan ada 356 pasien positif di Ibu Kota. Sebanyak 218 pasien masih dirawat, sedangkan 85 lainnya isolasi mandiri. Pasien sembuh mencapai 22 orang dan meninggal 31 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)