Jakarta: Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memicu harga beras menjadi tinggi. Salah satunya yaitu kebijakan yang diambil Badan Pangan Nasional soal penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP).
"Ini digunakan untuk bantuan sosial menjelang Pemilu 2024 dan telah memicu kekhawatiran," kata Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Kedua, yaitu pembentukan Perpres Nomor 125 tahun 2022 itu sendiri. Peraturan itu dinilai bukti kebijakan yang kurang tepat sasaran.
"Instruksi untuk menggunakan beras cadangan sebagai bantuan sosial, terutama menjelang pemilu, menyebabkan penurunan stok beras secara drastis," jelas dia.
Achmad turut menyoroti keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar CBP untuk bansos menjelang Pemilu 2024. Keputusan itu dinilai tanpa mempertimbangkan dampak terhadap ketersediaan beras.
"Selanjutnya, respons terhadap krisis ini tampaknya tidak cukup cepat dan efektif," tutur dia.
Achmad menilai pemerintah belum mengumumkan langkah konkret mengatasi kelangkaan beras. Seharusnya, pemerintah fokus menyusun strategi dan mengomunikasikan itu kepada masyarakat.
"Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga beras dapat berlanjut dan berdampak lebih luas," tegas dia.
Jakarta: Kebijakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memicu
harga beras menjadi tinggi. Salah satunya yaitu kebijakan yang diambil Badan Pangan Nasional soal penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP).
"Ini digunakan untuk bantuan sosial menjelang
Pemilu 2024 dan telah memicu kekhawatiran," kata Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Kedua, yaitu pembentukan Perpres Nomor 125 tahun 2022 itu sendiri. Peraturan itu dinilai bukti kebijakan yang kurang tepat sasaran.
"Instruksi untuk menggunakan beras cadangan sebagai
bantuan sosial, terutama menjelang pemilu, menyebabkan penurunan stok beras secara drastis," jelas dia.
Achmad turut menyoroti keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar CBP untuk bansos menjelang Pemilu 2024. Keputusan itu dinilai tanpa mempertimbangkan dampak terhadap ketersediaan beras.
"Selanjutnya, respons terhadap krisis ini tampaknya tidak cukup cepat dan efektif," tutur dia.
Achmad menilai pemerintah belum mengumumkan langkah konkret mengatasi kelangkaan beras. Seharusnya, pemerintah fokus menyusun strategi dan mengomunikasikan itu kepada masyarakat.
"Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga beras dapat berlanjut dan berdampak lebih luas," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
