Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan negara jangan lagi mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan. Pesan Megawati untuk tidak lagi mengandalkan impor beras sejalan dengan ramainya persoalan demurrage impor beras sebesar Rp294, 5 miliar.
“Negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya ke mana,” kata Megawati dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024.
Megawati mengingatkan semua pihak fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras. Presiden RI kelima itu menyampaikan negara harus dapat fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi mengandalkan impor.
Sementara itu, Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono, mengkritisi impor beras besar-besaran yang digaungkan pemerintah. Dia menyoroti menurunya produksi beras nasional. Dari Januari-Juli 2024, produksi beras nasional diperkirakan anjlok hingga 13,3 persen atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.
“Jatuhnya produksi beras nasional di semester pertama 2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir,” ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. Dia mengungkapkan pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton, namun di 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.
“Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el nino yang bermula sejak Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi,” ungkap Yusuf.
Namun, Yusuf menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim kenaikan harga beras semata karena faktor el nino. Yusuf meyakini kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam tiga tahun belakangan memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius.
“Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp11.750 per kg, di awal 2023 merangkak naik di kisaran Rp12.650 per kg, di awal 2024 mencapai Rp14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg,” ujar dia.
Sebelumnya, dalam dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau impor pada 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam, disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit. Sehingga, menyebabkan biaya demurrage atau atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP)
Megawati Soekarnoputri menegaskan negara jangan lagi mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan. Pesan Megawati untuk tidak lagi mengandalkan
impor beras sejalan dengan ramainya persoalan demurrage impor beras sebesar Rp294, 5 miliar.
“Negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya ke mana,” kata Megawati dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024.
Megawati mengingatkan semua pihak fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras. Presiden RI kelima itu menyampaikan negara harus dapat fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi mengandalkan impor.
Sementara itu, Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono, mengkritisi impor beras besar-besaran yang digaungkan pemerintah. Dia menyoroti menurunya produksi beras nasional. Dari Januari-Juli 2024, produksi beras nasional diperkirakan anjlok hingga 13,3 persen atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.
“Jatuhnya produksi beras nasional di semester pertama 2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir,” ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. Dia mengungkapkan pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton, namun di 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.
“Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el nino yang bermula sejak Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi,” ungkap Yusuf.
Namun, Yusuf menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim kenaikan harga beras semata karena faktor el nino. Yusuf meyakini kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam tiga tahun belakangan memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius.
“Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp11.750 per kg, di awal 2023 merangkak naik di kisaran Rp12.650 per kg, di awal 2024 mencapai Rp14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg,” ujar dia.
Sebelumnya, dalam dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau impor pada 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam, disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit. Sehingga, menyebabkan biaya
demurrage atau atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)