Lubuklinggau: Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar puncak Kegiatan Harmoni Kebangsaan (KHK) 2019 di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), karena Lubulinggau dinilai toleran.
Lubuklinggau berhasil menyabet penghargaan sebagai kota toleransi dan keagamaan dari Sindo Weekly Govenment Award pada 2015.
"Selain itu, Kota Lubuklinggau melalui Lembaga Penasehat Adat/Pemangku Adat telah berupaya menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal dalam menciptakan upaya pemeliharaan keamanan, kerukunan dan ketentraman di masyarakat," kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin, 1 April 2019.
Tema puncak Kegiatan Harmoni Kebangsaan 2019 yaitu Harmoni Kebangsaan Untuk Persatuan Indonesia. Pemerintah ingin keberagaman di Indonesia tetap berjalan harmonis, khususnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Sudah tentu di antara kita terdapat perbedaan pilihan politik, namun melalui harmoni kebangsaan ini saya mengajak seluruh peserta untuk meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan politik yang ada," kata Mensos Agus.
Agenda Kegiatan Harmoni Kebangsaan 2019 terdiri atas lima sub kegiatan, yaitu Penguatan Keserasian Sosial, Harmoni Muda-Mudi, Kemah Kebangsaan, Pagelaran Seni Budaya, dan puncak acara Gebyar Harmoni Kebangsaan.
Diharapkan, kegiatan tersebut semakin memperkuat keharmonisan bangsa Indonesia. Mensos Agus tidak ingin keharmonisan masyarakat tercoreng karena konflik sosial.
"Oleh karena itu, melalui Harmoni Kebangsaan Untuk Persatuan Indonesia terus kita gelorakan. Tidak hanya di Kota Lubuklinggau, tetapi di seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.
Sementara itu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nurul Farijati menambahkan, pemerintah memiliki program Keserasian Sosial. Program tersebut bertujuan mencegah terjadinya konflik sosial dengan melibatkan masyarakat melalui Forum Keserasian Sosial.
Nurul mengatakan, pelaksanaan program ini tidak selalu mulus. Kegiatan yang didanai oleh Kementerian Sosial itu tak jarang disalahgunakan oleh oknum tertentu.
"Saya ingin menceritakan sedikit kasus bagaimana bantuan keserasian sosial yang harusnya menyelesaikan atau mencegah terjadinya konflik, malah berujung pada ketidakharmonisan sosial pada tingkat pengelolanya. Saya tidak perlu menyebutkan daerahnya," kata Nurul.
Pada proses perencanaan, kata Nurul, seluruh tim pelaksana program di daerah tersebut sangat kompak. Situasi jauh berbeda setelah dana penyelenggaraan program dicairkan, seperti saling curiga dan tidak mau menerima masukan dari berbagai pihak yang terlibat.
"Intinya, para pengelola bantuan ini sudah tidak serasi, tidak harmonis," ucap Nurul.
Dia tak ingin kejadian tersebut terulang atau dilakukan oleh daerah lain. Sebab, keberhasilan program Keserasian Sosial terwujud berkat kekompakan para penyelenggara.
"Keserasian Sosial tingkat Desa dapat terwujud apabila para pengelola bantuan dapat juga mewujudkan keharmonisan sosial dalam melaksanakannya," kata Nurul.
Lubuklinggau: Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar puncak Kegiatan Harmoni Kebangsaan (KHK) 2019 di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), karena Lubulinggau dinilai toleran.
Lubuklinggau berhasil menyabet penghargaan sebagai kota toleransi dan keagamaan dari Sindo Weekly Govenment Award pada 2015.
"Selain itu, Kota Lubuklinggau melalui Lembaga Penasehat Adat/Pemangku Adat telah berupaya menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal dalam menciptakan upaya pemeliharaan keamanan, kerukunan dan ketentraman di masyarakat," kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin, 1 April 2019.
Tema puncak Kegiatan Harmoni Kebangsaan 2019 yaitu Harmoni Kebangsaan Untuk Persatuan Indonesia. Pemerintah ingin keberagaman di Indonesia tetap berjalan harmonis, khususnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Sudah tentu di antara kita terdapat perbedaan pilihan politik, namun melalui harmoni kebangsaan ini saya mengajak seluruh peserta untuk meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan politik yang ada," kata Mensos Agus.
Agenda Kegiatan Harmoni Kebangsaan 2019 terdiri atas lima sub kegiatan, yaitu Penguatan Keserasian Sosial, Harmoni Muda-Mudi, Kemah Kebangsaan, Pagelaran Seni Budaya, dan puncak acara Gebyar Harmoni Kebangsaan.
Diharapkan, kegiatan tersebut semakin memperkuat keharmonisan bangsa Indonesia. Mensos Agus tidak ingin keharmonisan masyarakat tercoreng karena konflik sosial.
"Oleh karena itu, melalui Harmoni Kebangsaan Untuk Persatuan Indonesia terus kita gelorakan. Tidak hanya di Kota Lubuklinggau, tetapi di seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.
Sementara itu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nurul Farijati menambahkan, pemerintah memiliki program Keserasian Sosial. Program tersebut bertujuan mencegah terjadinya konflik sosial dengan melibatkan masyarakat melalui Forum Keserasian Sosial.
Nurul mengatakan, pelaksanaan program ini tidak selalu mulus. Kegiatan yang didanai oleh Kementerian Sosial itu tak jarang disalahgunakan oleh oknum tertentu.
"Saya ingin menceritakan sedikit kasus bagaimana bantuan keserasian sosial yang harusnya menyelesaikan atau mencegah terjadinya konflik, malah berujung pada ketidakharmonisan sosial pada tingkat pengelolanya. Saya tidak perlu menyebutkan daerahnya," kata Nurul.
Pada proses perencanaan, kata Nurul, seluruh tim pelaksana program di daerah tersebut sangat kompak. Situasi jauh berbeda setelah dana penyelenggaraan program dicairkan, seperti saling curiga dan tidak mau menerima masukan dari berbagai pihak yang terlibat.
"Intinya, para pengelola bantuan ini sudah tidak serasi, tidak harmonis," ucap Nurul.
Dia tak ingin kejadian tersebut terulang atau dilakukan oleh daerah lain. Sebab, keberhasilan program Keserasian Sosial terwujud berkat kekompakan para penyelenggara.
"Keserasian Sosial tingkat Desa dapat terwujud apabila para pengelola bantuan dapat juga mewujudkan keharmonisan sosial dalam melaksanakannya," kata Nurul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
