Demo UU Ciptaker Tambah Beban Tenaga Kesehatan

Jakarta: Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyayangkan demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sebab, kerumunan berpotensi menjadi biang penularan virus korona (covid-19). "Tindakan mereka menambah beban berat yang sudah dipikul para dokter dan petugas kesehatan,” tegas Doni dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Senin, 12 Oktober 2020. Baca: 30 Demonstran Tolak UU Ciptaker Jalani Isolasi di Wisma Pademangan Doni menilai tindakan tersebut membahayakan diri sendiri serta keluarga demonstran. Apalagi, jika ada anggota keluarga yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan ginjal. “Saya bukan hanya prihatin, tetapi sangat prihatin melihat anggota masyarakat yang secara sengaja menciptakan kerumunan,” kata Doni. Doni mengingatkan penularan virus korona terjadi antarmanusia. Penularan itu berbeda dengan flu babi dan flu burung yang berasal dari hewan. "Sayangilah diri kita dan juga keluarga tercinta kita," tutur dia. Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi secara bijak. Dia menilai penyampaian melalui dialog dan diskusi lebih efektif ketimbang berdemo. "Kalau tidak mau berdiskusi bisa mengajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak saluran yang bisa dipergunakan dan lebih aman di tengah pandemi yang masih berlangsung," kata Airlangga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan UU Ciptaker ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi, ada sekitar 3,5 juta orang yang membutuhkan pekerjaan akibat pandemi covid-19.     Pemerintah, kata Airlangga, merespons masalah tersebut melalui UU Ciptaker. Airlangga yakin UU Ciptaker bisa menghadirkan lapangan pekerjaan sekaligus menarik investasi. “UU ini justru memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memulai usaha dan dengan itu menciptakan lapangan pekerjaan," kata Airlangga. Polisi menangkap ribuan pedemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat kerusuhan di sejumlah wilayah. Ribuan orang itu telah menjalani rapid test virus korona di masing-masing kepolisian daerah (polda).   "Dari hasil rapid ditemukan ada 145 reaktif covid-19," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Oktober 2020. Argo tak memerinci di daerah mana saja temuan kasus covid-19 ini. Dia hanya menyebut ada 34 pedemo di DKI Jakarta yang reaktif covid-19. Para pedemo yang reaktif itu ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.