Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah tegas mengaudit izin bangunan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Aksi nyata merealisasikan rencana tata ulang fungsi hutan itu perlu diperlihatkan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), hingga pemerintah daerah diminta segera bersinergi. Menurut Bambang, cuaca ekstrem akan tetap bersahabat jika manusia bisa mengantisipasi potensi bencana.
"Perlu mengkaji ulang izin bangunan serta kontur tanah, termasuk penataan ruang di kawasan Puncak," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.
Daya dukung lingkungan yang menurun serta perubahan tata ruang wilayah yang disebabkan adanya alih fungsi hutan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Bambang meminta Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) menjelaskan masalah penggundulan hutan, kerusakan hutan, alih fungsi lahan, serta penggunaan lahan masif yang telah terjadi bertahun-tahun di kawasan Puncak.
"Sehingga kita melakukan antisipasi agar peristiwa alam akibat cuaca itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun harta benda," ujar dia.
Baca: Pedagang di Puncak akan Direlokasi
Bambang tak ingin rencana penataan ulang kawasan tersebut selalu disuarakan ketika terjadi bencana. Padahal, kejadian tanah longsoran hingga menimbulkan korban jiwa acap kali terjadi saban tahun.
"Ini mengevaluasi lingkungan. Kita minta komisi terkait untuk mengundang para menteri atau pejabat terkait dalam pembahasan," imbuh dia.
Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor pada 4-5 Februari mengakibatkan bencana longsor di beberapa titik di kawasan Puncak. Imbas bencana itu, kawasan Puncak ditutup untuk proses evakuasi.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
