Jakarta: Ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut tidak beroperasi pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta peran BUMDes kembali dioptimalkan.
"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi. Sementara 1.670 BUMDes yang beroperasi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Jokowi meminta skala usaha BUMDes ditingkatkan. BUMDes juga perlu mengintegrasikan dengan rantai pasokan barang nasional, dan melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.
"Dan mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace," ujarnya.
Jokowi juga meminta pengelolaan dana desa diperbaiki. Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi perdesaan.
Menurut dia, sektor-sektor tersebut harus sudah dimulai untuk menciptakan lapangan kerja besar-besaran. BUMDes juga harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan dana desa akan mengalami penaikan pada 2020. Dana desa yang akan dialokasikan APBN 2020 sebesar Rp72 triliun, atau naik Rp2 triliun dari anggaran 2019.
"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa. Terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," tutur dia.
Pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal 2020. Jokowi mengimbau dana desa digunakan untuk program-program padat karya, dan memberikan kesempatan kerja bagi warga desa yang menganggur.
Ia meminta penggunaan dana desa betul-betul didampingi manajemen lapangan. Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, akuntabel, dan transparan. Jokowi juga berharap ada partisipasi warga dalam pengawasan dana desa.
Jakarta: Ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut tidak beroperasi pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta peran BUMDes kembali dioptimalkan.
"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi. Sementara 1.670 BUMDes yang beroperasi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Jokowi meminta skala usaha
BUMDes ditingkatkan. BUMDes juga perlu mengintegrasikan dengan rantai pasokan barang nasional, dan melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.
"Dan mulai dibuka
channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke
marketplace, baik marketplace nasional maupun global
marketplace," ujarnya.
Jokowi juga meminta pengelolaan dana desa diperbaiki. Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi perdesaan.
Menurut dia, sektor-sektor tersebut harus sudah dimulai untuk menciptakan lapangan kerja besar-besaran. BUMDes juga harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan
dana desa akan mengalami penaikan pada 2020. Dana desa yang akan dialokasikan APBN 2020 sebesar Rp72 triliun, atau naik Rp2 triliun dari anggaran 2019.
"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa. Terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," tutur dia.
Pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal 2020. Jokowi mengimbau dana desa digunakan untuk program-program padat karya, dan memberikan kesempatan kerja bagi warga desa yang menganggur.
Ia meminta penggunaan dana desa betul-betul didampingi manajemen lapangan. Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, akuntabel, dan transparan. Jokowi juga berharap ada partisipasi warga dalam pengawasan dana desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
