Jakarta: Komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak Kebhinekaan Indonesia penting dirangkul kembali. Pendekatan perlu dengan komunikasi yang baik tidak bisa dilakukan dengan cara lama.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan. Teror pada negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
"Dalam tahun-tahun terakhir ini, kelompok atau komunitas intoleran itu terlihat di mana-mana. Di sekolah, kampus perguruan tinggi, di banyak tempat kerja, dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintah," kata Bamsoet di Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2019.
Negara sudah menyikapi kecenderungan ini dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tokoh masyarakat dan pemuka agama termasuk pejabat pemerintah juga tak henti menyerukan perlunya menjaga kerukunan dan budaya toleran.
Namun, publik merasa program dan pendekatan mereduksi perilaku intoleran belum maksimal. Kecenderungan saling hina antarkelompok atau antargolongan makin tinggi intensitasnya.
"Perlu dicari dan ditelaah rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga," tutur dia.
Bamsoet menyebut selama ini dirasa buntu lantaran enggan berdialog. Negara dan komunitas itu saling curiga. Sehingga, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif.
Ini Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan. Pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama.
Dia menuturkan bakal menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa dan dilanjutkan berdialog.
"Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi," kata dia.
Jakarta: Komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak Kebhinekaan Indonesia penting dirangkul kembali. Pendekatan perlu dengan komunikasi yang baik tidak bisa dilakukan dengan cara lama.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan
pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan. Teror pada negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
"Dalam tahun-tahun terakhir ini, kelompok atau komunitas intoleran itu terlihat di mana-mana. Di sekolah, kampus perguruan tinggi, di banyak tempat kerja, dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintah," kata Bamsoet di Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2019.
Negara sudah menyikapi kecenderungan ini dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tokoh masyarakat dan pemuka agama termasuk pejabat pemerintah juga tak henti menyerukan perlunya menjaga kerukunan dan budaya toleran.
Namun, publik merasa program dan pendekatan mereduksi perilaku intoleran belum maksimal. Kecenderungan saling hina antarkelompok atau antargolongan makin tinggi intensitasnya.
"Perlu dicari dan ditelaah rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan
menghilangkan saling curiga," tutur dia.
Bamsoet menyebut selama ini dirasa buntu lantaran enggan berdialog. Negara dan komunitas itu saling curiga. Sehingga, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif.
Ini Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan. Pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama.
Dia menuturkan bakal menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa dan dilanjutkan berdialog.
"Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
