medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia sudah punya strategi membebaskan warga yang disandera di wilayah Filipina. Namun, langkah yang akan diambil dipastikan bukan operasi militer.
Pagi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Joko Widodo. Ia melaporkan beberapa hal, termasuk soal penyanderaan warga Negara Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) dan mantan Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene D Almendras membahas situasi keamanan di perairan perbatasan, Rabu 4 April 2016. Antara Foto/Sigid Kurniawan
Luhut tidak menyebutkan rencana pemerintah membebaskan WNI. Ia hanya menegaskan, pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan.
"Tetapi satu hal, opsi untuk operasi militer itu masih kami kesampingkan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Selasa (12/7/2016),
Menurut dia, operasi militer menyangkut konstitusi negara lain. Indonesia harus menghormati Filipina.
Luhut menyampaikan, ke depan, kapal Indonesia yang melintasi perairan Filipina akan dikawal lebih ketat. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu segera bertemu menteri pertahanan Filipina dan Malaysia untuk membahas pengamanan di perairan dua wilayah ini.
Mengapa WNI?
Kapal asal Indonesia menjadi target penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Luhut menduga, kapal asal Indonesia rawan dibajak karena ukurannya kecil.
"Mungkin saja karena kapal batu bara kita kapal kecil, gampang disandera. Kalau besar agak sulit," ucap Luhut.
Pemerintah sedang mempertimbangkan agar pengiriman batu bara menggunakan kapal lebih besar. Kemungkinan lain, seperti disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Pemerintah Indonesia terlalu persuasif dalam menyelesaikan masalah pembajakan kapal.
Menurut Luhut, dugaan Gatot mungkin benar. "Bisa saja begitu."
Itu baru dugaan, pemerintah terus mencari tahu penyebab pasti kapal Indonesia jadi sasaran pembajak.
10 WNI bekas sandera kelompok Abu Sayyaf. Antara Foto
Tujuh ABK Tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152 disandera kelompok bersenjata di laut Sulu, barat daya Filipina, Kamis 23 Juni. Awalnya, 13 ABK yang disandera, namun enam sudah dibebaskan.
Kelompok Abu Sayyaf juga diduga menyandera tiga WNI, Sabtu 9 Juli. Mereka diadang dan diambil paksa di Perairan Sabah, Malaysia. Ketiganya merupakan anak buah kapal berbendera Malaysia.
Sebelum itu, Abu Sayyaf menyulik 10 warga Indonesia saat berlayar di perairan Sulu, 28 Maret. Kapal yang membawa ke-10 WNI itu berlayar dari Kalimantan membawa batu bara ke Filipina. 1 Mei, Abu Sayyaf membebaskan ke-10 WNI.
(Klik: Kesaksian Alfian, Bekas Sandera Abu Sayyaf)
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia sudah punya strategi membebaskan warga yang disandera di wilayah Filipina. Namun, langkah yang akan diambil dipastikan bukan operasi militer.
Pagi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Joko Widodo. Ia melaporkan beberapa hal, termasuk soal penyanderaan warga Negara Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) dan mantan Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene D Almendras membahas situasi keamanan di perairan perbatasan, Rabu 4 April 2016. Antara Foto/Sigid Kurniawan
Luhut tidak menyebutkan rencana pemerintah membebaskan WNI. Ia hanya menegaskan, pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan.
"Tetapi satu hal, opsi untuk operasi militer itu masih kami kesampingkan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Selasa (12/7/2016),
Menurut dia, operasi militer menyangkut konstitusi negara lain. Indonesia harus menghormati Filipina.
Luhut menyampaikan, ke depan, kapal Indonesia yang melintasi perairan Filipina akan dikawal lebih ketat. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu segera bertemu menteri pertahanan Filipina dan Malaysia untuk membahas pengamanan di perairan dua wilayah ini.
Mengapa WNI?
Kapal asal Indonesia menjadi target penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Luhut menduga, kapal asal Indonesia rawan dibajak karena ukurannya kecil.
"Mungkin saja karena kapal batu bara kita kapal kecil, gampang disandera. Kalau besar agak sulit," ucap Luhut.
Pemerintah sedang mempertimbangkan agar pengiriman batu bara menggunakan kapal lebih besar. Kemungkinan lain, seperti disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Pemerintah Indonesia terlalu persuasif dalam menyelesaikan masalah pembajakan kapal.
Menurut Luhut, dugaan Gatot mungkin benar. "Bisa saja begitu."
Itu baru dugaan, pemerintah terus mencari tahu penyebab pasti kapal Indonesia jadi sasaran pembajak.
10 WNI bekas sandera kelompok Abu Sayyaf. Antara Foto
Tujuh ABK Tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152 disandera kelompok bersenjata di laut Sulu, barat daya Filipina, Kamis 23 Juni. Awalnya, 13 ABK yang disandera, namun enam sudah dibebaskan.
Kelompok Abu Sayyaf juga diduga menyandera tiga WNI, Sabtu 9 Juli. Mereka diadang dan diambil paksa di Perairan Sabah, Malaysia. Ketiganya merupakan anak buah kapal berbendera Malaysia.
Sebelum itu, Abu Sayyaf menyulik 10 warga Indonesia saat berlayar di perairan Sulu, 28 Maret. Kapal yang membawa ke-10 WNI itu berlayar dari Kalimantan membawa batu bara ke Filipina. 1 Mei, Abu Sayyaf membebaskan ke-10 WNI.
(
Klik: Kesaksian Alfian, Bekas Sandera Abu Sayyaf)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
