Pemerintah Diminta Mengambil Alih Distribusi Masker

Jakarta: Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) meminta distribusi masker diambil alih pemerintah. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari penimbunan. "Harus diambil alih oleh pemerintah dan disediakan gratis oleh pemerintah di tempat dan fasilitas publik," kata Ketua Pengurus Pusat PDEI Mohamad Adib Khumaidi kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020. Baca: Polisi Bakal Distribusikan Masker Hasil Penimbunan Menurut dia, distribusi masker saat ini sudah tidak sehat. Sebab ada pihak yang mengambil keuntungan dari virus korona. Ilustrasi/Medcom.id Selain masker, PDEI mendorong tersedianya sabun cuci tangan dan hand sanitizer di tempat umum. Pemerintah perlu mengimbau pengelola fasilitas publik memperhatikan hal itu. "Dan tentu saja terkait pembelian bahan makanan di supermarket harus ada pembatasan," kata Adib. Baca: Polisi Diminta Menindak Penimbun Masker Dia juga mengingatkan semua pemangku kebijakan turun tangan. Sebab penanggulangan virus korona bukan tanggung jawab sektor kesehatan semata. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menindak penimbun masker di Tangerang, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan. Masker hasil penindakan akan didistribusikan ke masyarakat. Masker-masker itu akan dicek kualitasnya. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan Kementerian Kesehatan menjadi dasar. Jika sesuai, masker akan diedarkan ke masyarakat.