Program KIP Kuliah Didorong Diaudit

Jakarta: Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tengah disorot. Salah satu program kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diminta diaudit. "Audit harus melibatkan banyak pihak luar kampus, supaya transparan dan akuntabel," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Mataraji kepada Media Indonesia, Jumat, 3 Mei 2024. Dia menyampaikan akuntabilitas penyaluran KIP Kuliah dipertanyakan. Sebab, masih banyak penerima KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran.  "Hal itu (penyaluran tidak tepat sasaran) terjadi karena proses yang tidak transparan dan akuntabel," ungkap dia.   Dia menyampaikan KIP Kuliah (KIP-K) hanya dinikmati 6 persen mahasiswa miskin per tahun. Kondisi tersebut sangat disayangkan. Ubaid pun mendorong adanya audit menyeluruh terhadap program KIP Kuliah untuk mengidentifikasi kesalahan data penerima. Ia menekankan agar proses audit dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak eksternal. "Bikin sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Mulai dari perencanaan sampai verifikasi, pengumuman," ujar dia. (MI/Ihda)