medcom.id, Bogor: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak masalah bila Gubernur DKI dan wakilnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi sepenuhnya hak Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau (reklamasi) ditolak ya silakan. Kan itu haknya pemerintah daerah," kata Luhut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 18 Oktober 2017.
Luhut ogah berandai-andai tentang nasib reklamasi teluk utara Jakarta tersebut. Ia pun menyarankan agar Anies-Sandi duduk bareng dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.
"Kalau dia menolak, kita jangan andai-andai. Nanti biar ketemu saja, diomongin," ucap dia.
(Baca juga: Luhut Ingatkan Anies-Sandi Bukan Gubernur Kelompok Tertentu)
Ia sebelumnya sudah bertemu Sandi untuk membahas hal ini. Kini, kata dia, Pemprov DKI tengah berembuk untuk membahas masalah reklamasi.
Karena itu, politikus senior Partai Golkar ini mengaku akan menunggu kesiapan Pemprov DKI bertemu untuk membahas reklamasi ini.
"Kan kemarin sudah bertemu. Nanti kalau mereka sudah konsolidasi, ya tentu akan bertemu," kata dia.
(Baca juga: Raperda Reklamasi Teluk Jakarta Masih Gelap)
Sebelumnya, Luhut mencabut moratorium terhadap pembangunan proyek reklamasi di pulau G. Proyek ini sempat dimoratorium pada era Menko Maritim Rizal Ramli karena ditemukan pelanggaran berat.
Pasalnya, pulau G dibangun berjarak 300 meter dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang. Namun, Luhut berdalih, pencabutan moratorium itu dilakukan atas permintaan Pemprov DKI.
"Saya hanya mencabut surat dari Pak Rizal Ramli melalui moratorium itu. Pemprov DKI yang meminta saya mencabut, ya saya cabut," ungkap dia.
medcom.id, Bogor: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak masalah bila Gubernur DKI dan wakilnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi sepenuhnya hak Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau (reklamasi) ditolak ya silakan. Kan itu haknya pemerintah daerah," kata Luhut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 18 Oktober 2017.
Luhut ogah berandai-andai tentang nasib reklamasi teluk utara Jakarta tersebut. Ia pun menyarankan agar Anies-Sandi duduk bareng dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.
"Kalau dia menolak, kita jangan andai-andai. Nanti biar ketemu saja, diomongin," ucap dia.
(Baca juga:
Luhut Ingatkan Anies-Sandi Bukan Gubernur Kelompok Tertentu)
Ia sebelumnya sudah bertemu Sandi untuk membahas hal ini. Kini, kata dia, Pemprov DKI tengah berembuk untuk membahas masalah reklamasi.
Karena itu, politikus senior Partai Golkar ini mengaku akan menunggu kesiapan Pemprov DKI bertemu untuk membahas reklamasi ini.
"Kan kemarin sudah bertemu. Nanti kalau mereka sudah konsolidasi, ya tentu akan bertemu," kata dia.
(Baca juga:
Raperda Reklamasi Teluk Jakarta Masih Gelap)
Sebelumnya, Luhut mencabut moratorium terhadap pembangunan proyek reklamasi di pulau G. Proyek ini sempat dimoratorium pada era Menko Maritim Rizal Ramli karena ditemukan pelanggaran berat.
Pasalnya, pulau G dibangun berjarak 300 meter dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang. Namun, Luhut berdalih, pencabutan moratorium itu dilakukan atas permintaan Pemprov DKI.
"Saya hanya mencabut surat dari Pak Rizal Ramli melalui moratorium itu. Pemprov DKI yang meminta saya mencabut, ya saya cabut," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
