Anies Sebut DP Nol Persen Bukan Program Bangun Rumah
Calon gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Foto: MTVN/Desi
medcom.id, Jakarta: Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah menggaungkan program rumah dengan uang muka (DP) nol persen. Namun, program tersebut bukan untuk membangun, tetapi pembiayaan untuk memiliki rumah.
Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS itu akan fokus pada hunian vertikal dalam program kepemilikan rumah bagi warga Jakarta. Pasalnya, lahan di Jakarta sudah minim.
"Rumah itu ada dua tipe. Ada yang rumah tapak, ada yang rumah susun. Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak atau pun rumah susun," kata Anies di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 24 Februari 2017.
Anies meminta masyarakat tak menyalah artikan program DP nol persen ini sebagai program buat rumah. "Kami enggak buat rumah tapi pembiayaan."
Kendati demikian, mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak mau programnya disamakan dengan program rumah susun sewa milik Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Anies menyebut perbedaannya ialah bentuk pembiayaan.
"Artinya bekerja dalam sistem perbankan," kata Anies.
Baca: BI: DP 0% dalam Pembiayaan Perumahan Itu Salah
Anies menuturkan, program ini dicanangkan karena ingin warga Jakarta punya tempat tinggal. Merasakan nikmatnya kenaikan harga properti di Jakarta.
"Sekarang kan cuma pengembang dan masyarakat kelas menengah atas yang ngerasain aja," tutur dia.
DP nol persen yang dicanangkan oleh Anies-Sandi ini akan menggandeng Bank DKI. Skema ini diajukan sebagai solusi pada warga yang sulit mendapatkan rumah karena terbentur uang muka.
Dengan program ini, warga hanya harus menabung selama enam bulan di Bank DKI untuk bisa mencicil rumah.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai program DP nol persen akan melanggar aturan. Sebab, bank sentral mempunyai aturan khusus terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Di aturan yang telah ditentukan, sudah ada besaran uang DP untuk penyaluran kredit properti.
"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ucap Agus di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.
Agus menyarankan program tersebut tak dilakukan. BI tak segan-segan menegur bila program tersebut nantinya tetap dijalankan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b277onk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS itu akan fokus pada hunian vertikal dalam program kepemilikan rumah bagi warga Jakarta. Pasalnya, lahan di Jakarta sudah minim.
"Rumah itu ada dua tipe. Ada yang rumah tapak, ada yang rumah susun. Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak atau pun rumah susun," kata Anies di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 24 Februari 2017.
Anies meminta masyarakat tak menyalah artikan program DP nol persen ini sebagai program buat rumah. "Kami enggak buat rumah tapi pembiayaan."
Kendati demikian, mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak mau programnya disamakan dengan program rumah susun sewa milik Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Anies menyebut perbedaannya ialah bentuk pembiayaan.
"Artinya bekerja dalam sistem perbankan," kata Anies.
Baca: BI: DP 0% dalam Pembiayaan Perumahan Itu Salah
Anies menuturkan, program ini dicanangkan karena ingin warga Jakarta punya tempat tinggal. Merasakan nikmatnya kenaikan harga properti di Jakarta.
"Sekarang kan cuma pengembang dan masyarakat kelas menengah atas yang ngerasain aja," tutur dia.
DP nol persen yang dicanangkan oleh Anies-Sandi ini akan menggandeng Bank DKI. Skema ini diajukan sebagai solusi pada warga yang sulit mendapatkan rumah karena terbentur uang muka.
Dengan program ini, warga hanya harus menabung selama enam bulan di Bank DKI untuk bisa mencicil rumah.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai program DP nol persen akan melanggar aturan. Sebab, bank sentral mempunyai aturan khusus terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Di aturan yang telah ditentukan, sudah ada besaran uang DP untuk penyaluran kredit properti.
"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ucap Agus di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.
Agus menyarankan program tersebut tak dilakukan. BI tak segan-segan menegur bila program tersebut nantinya tetap dijalankan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b277onk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
