Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih harus mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Ketua KPU Arief Budiman menegaskan pihaknya baru menerima salinan putusan MA.

Arief menyatakan pihaknya tidak mau terburu-buru merespons putusan tersebut. Putusan MA, PTUN, Mahkamah Konstitusi (MK), harus saling bersandingan.

"Jadi kita tunggu putusan PTUN sekalian, baru rumuskan kebijakan yang akan kami ambil," kata Arief di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 17 November 2018.

Baca: OSO Menang di PTUN

Sebelumnya, KPU mencoret OSO dari daftar calon tetap (DCT) calon senoator karena merangkap sebagai pengurus partai. OSO menggugat putusan MK yang tetap tak memperbolehkan pengurus parpol maju.  Putusan itu diimplementasikan dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

OSO lantas mengajukan gugatan ke MA. Gugatan dikabulkan lantaran PKPU bertentangan dengan undang-undang.

OSO kembali memenangi gugatan di PTUN tentang PKPU. PTUN menyatakan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 batal. Putusan MK di tengah tahapan pencalonan pemilu harus berlaku prospektif atau tidak boleh berlaku surut. Putusan baru bisa berlaku pada pemilu berikutnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OJE))