medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diharapkan melakukan kajian, sebelum menutup griya pijat Alexis. Kajian diperlukan jika penutupan Alexis berkaitan dengan dugaan prostitusi dan perdagangan manusia seperti yang selama ini beredar.
"Kami harap Pak Gubernur kaji dulu sebelum menutup, jadi harus ada scientific identification-nya dulu. Dan menyatakan tempat itu seharusnya ditutup atau tetap dilanjutkan," jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise saat dihubungi, Selasa 31 Oktober 2017.
Baca: DKI Diminta Tegas kepada Semua Tempat Prostitusi
Kementerian PPA mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup griya pijat Alexis. Apalagi, griya pijat tersebut sering dikaitkan dengan prostitusi dan perdagangan manusia.
Jika dugaan prostitusi terbukti, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial. Sehingga, perempuan yang diduga terlibat prostitusi bisa mendapatkan pembinaan dari kementerian.
"Sehingga perempuan ini kita alihkan perhatian mereka dari hal yang tidak terpuji ke hal yang positif ke depan. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memperdayakan kaum perempuan," jelas dia.
Pemprov DKI sudah mengeluarkan surat pemberhentian proses izin Alexis sejak Jumat, 27 Oktober lalu. Per 30 Oktober 2017, izin usaha griya pijat Alexis juga sudah habis dan belum mendapat izin perpanjangan.
Manajemen Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta Utara, mempertanyakan sikap Pemprov DKI yang tidak memperpanjang izin usaha. Staf legal dan juru bicara Alexis, Lina Novita menyatakan, sampai saat ini tidak pernah ditemukan pelanggaran di tempat itu.
"Baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila," kata Lina dalam konferensi pers di Hotel Alexis, Jakarta Utara.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diharapkan melakukan kajian, sebelum menutup griya pijat Alexis. Kajian diperlukan jika penutupan Alexis berkaitan dengan dugaan prostitusi dan perdagangan manusia seperti yang selama ini beredar.
"Kami harap Pak Gubernur kaji dulu sebelum menutup, jadi harus ada scientific identification-nya dulu. Dan menyatakan tempat itu seharusnya ditutup atau tetap dilanjutkan," jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise saat dihubungi, Selasa 31 Oktober 2017.
Baca: DKI Diminta Tegas kepada Semua Tempat Prostitusi
Kementerian PPA mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup griya pijat Alexis. Apalagi, griya pijat tersebut sering dikaitkan dengan prostitusi dan perdagangan manusia.
Jika dugaan prostitusi terbukti, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial. Sehingga, perempuan yang diduga terlibat prostitusi bisa mendapatkan pembinaan dari kementerian.
"Sehingga perempuan ini kita alihkan perhatian mereka dari hal yang tidak terpuji ke hal yang positif ke depan. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memperdayakan kaum perempuan," jelas dia.
Pemprov DKI sudah mengeluarkan surat pemberhentian proses izin Alexis sejak Jumat, 27 Oktober lalu. Per 30 Oktober 2017, izin usaha griya pijat Alexis juga sudah habis dan belum mendapat izin perpanjangan.
Manajemen Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta Utara, mempertanyakan sikap Pemprov DKI yang tidak memperpanjang izin usaha. Staf legal dan juru bicara Alexis, Lina Novita menyatakan, sampai saat ini tidak pernah ditemukan pelanggaran di tempat itu.
"Baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila," kata Lina dalam konferensi pers di Hotel Alexis, Jakarta Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
