Jakarta: Para pedangang di Jembatan Penyembarangan Mutliguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, kecewa dengan keputusan pengelola dalam hal ini Perumda Sarana Jaya atas kebijakan yang memberatkan pedagang. Sebab, mereka kecewa harga sewa hanya turun dari Rp1.443.000 menjadi Rp 1.393.000 per bulan.
"Kami dari bulan Januari (menunggu kepastian) hingga Oktober ini cuma turun Rp50.000," kata Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tanah Abang, Jimmy Rory, saat dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 18 Oktober 2024.
Meski ada penurunan, tarif service charge itu masih terlalu tinggi. Biaya sewa terbaru yang ditetapkan dinilai masih memberatkan pedagang.
Padahal, penjualan di JPM Stasiun Tanah Abang menurun drastis. Kondisi tersebut dirasakan pasca covid-19.
"Kami hanya laku 1-2 potong baju. Tidak seramai dulu. Daya beli masyarakat sudah turun," kata Jimmy.
Para pedagang mengancam bakal menutup akses masyarakat menggunakan JPM. Hal itu dilakukan jika kios disegel pengelola karena tak membayar sewa.
“Kalau mereka melakukan penyegelan (kios), akan kami akan tutup akses ke JPM," tegasnya.
Jmmy bersama pedagang lainnya akan mengadukan hal ini ke legislatif Jakarta. Ia mengatakan telah mendapatkan tawaran audiensi dengan salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Jakarta: Para pedangang di Jembatan Penyembarangan Mutliguna (JPM)
Tanah Abang, Jakarta Pusat, kecewa dengan keputusan pengelola dalam hal ini Perumda Sarana Jaya atas kebijakan yang memberatkan pedagang. Sebab, mereka kecewa harga sewa hanya turun dari Rp1.443.000 menjadi Rp 1.393.000 per bulan.
"Kami dari bulan Januari (menunggu kepastian) hingga Oktober ini cuma turun Rp50.000," kata Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tanah Abang, Jimmy Rory, saat dikutip dari
Media Indonesia, Jumat, 18 Oktober 2024.
Meski ada penurunan, tarif
service charge itu masih terlalu tinggi. Biaya sewa terbaru yang ditetapkan dinilai masih memberatkan pedagang.
Padahal, penjualan di JPM Stasiun Tanah Abang menurun drastis. Kondisi tersebut dirasakan pasca covid-19.
"Kami hanya laku 1-2 potong baju. Tidak seramai dulu. Daya beli masyarakat sudah turun," kata Jimmy.
Para pedagang mengancam bakal menutup akses masyarakat menggunakan JPM. Hal itu dilakukan jika kios disegel pengelola karena tak membayar sewa.
“Kalau mereka melakukan penyegelan (kios), akan kami akan tutup akses ke JPM," tegasnya.
Jmmy bersama pedagang lainnya akan mengadukan hal ini ke legislatif Jakarta. Ia mengatakan telah mendapatkan tawaran audiensi dengan salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
