Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Palyja: Bos Kita Bukan Anies

Nasional swastanisasi air
Nur Azizah • 10 April 2019 15:50
Jakarta: PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) pasrah dengan penghentian swastanisasi air. Mereka akan mematuhi putusan PD PAM Jaya.
 
"Kita ikut saja. Jadi bos kita Pak Hernowo (Dirut PD PAM Jaya) bukan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan). Jadi apa yang Pak Hernowo katakan Saya nurut," kata Direktur bagian Umum PT Palyja, Felix H Parlindungan di kantor PD PAM Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.
 
Felix menilai Head of Agreement (HoA) penghentian swastanisasi air tidak ada hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Urusan Palyja, kata Felix, hanya sebatas memberikan masukan pada PD PAM Jaya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Gubernur hubungannya dengan PAM Jaya. Saya hanya memberikan input ke PAM Jaya. Saya tidak ikut campur ke Gubernur," ujar dia.
 
Ia juga tak mau tahu masalah molornya penandatanganan HoA. Lagi-lagi, dia menyebut HoA tak ada kaitannya dengan Palyja."Kan itu urusan beliau. Intinya, kita nurut putusan PAM Jaya, karena dia bos saya," imbuh Felix.
 
Saat ditanya lebih lanjut, Felix enggan berkomentar. Pasalnya, Palyja tak memiliki wewenang berbicara ihwal HoA.
 
Baca: BPK Siap Audit Tata Kelola Air DKI
 
Sementara itu, Direktur Utama PD PAM Jaya Hernowo belum mau membocorkan isi HoA. Ia belum mau berkomentar hingga Anies mengumumkan tanda tangan HoA. "Terkait konten nanti. Saya belum bisa bicara," ucap Hernowo.
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasan mengambil alih pengelolaan air dari tangan PT PALYJA dan PT Aetra.
 
Perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI, PT PALYJA, dan PT Aetra telah berlangsung sejak 1997 hingga 2023. Sejak perjanjian itu, cakupan air di DKI Jakarta hanya tumbuh 14,9%.
 
"Saat swastanisasi dimulai, cakupan awal tahun 1998 adalah 44,5%. Berjalan 20 tahun (2018) hanya meningkat sampai 59,4%" kata Anies beberapa waktu lalu.
 
Anies menyampaikan, hingga tahun 2023 cakupan ketersediaan air DKI masih kurang 20%. Mantan Mendikbud ini ragu target itu bisa tercapai dalam waktu empat tahun.
 
"Jadi, bayangkan lebih dari 20% harus dijangkau di tahun 2023. Sementara selama 20 tahun, swasta baru bisa melaksanakan peningkatan rata-rata 15%," ungkapnya.
 
Lantaran itu, Anies berniat mengambil alih pengelolaan air. Sebab, kata dia, pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih sebagai hak dasar warga adalah prioritas utama Pemprov DKI.
 
"Jadi, keputusan tahun 1998 itu adalah mendelegasikan kewenangan pengelolaan itu diberikan kepada swasta, sekarang kita siap untuk mengambil alih dari swasta dikembalikan kepada pemerintah," pungkas Anies.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif