Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kota Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting. Medcom.id/Christian
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kota Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting. Medcom.id/Christian

Kondisi Sumur Resapan di Gedung Pemerintah dan Swasta Buruk

Christian • 26 Oktober 2021 21:26
Jakarta: Sumur resapan di sejumlah perkantoran milik swasta dan pemerintah ditemukan dalam keadaan buruk. Temuan itu didapatkan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dari hasil tinjauan selama sepekan.
 
"Kita dapati perkantoran yang sumur resapannya tidak berfungsi dengan baik. Pasalnya banyak didapati material lumpur," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting, saat dihubungi, Selasa, 26 Oktober 2021.
 
Bakwan mengatakan pihaknya tengah mengaudit keberadaan sumur resapan. Ada 400 perkantoran di Jakarta Pusat yang akan diperiksa kondisi sumur resapannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tim pengawas terpadu dari Pemkot Jakarta Pusat baru mengaudit di 61 gedung perkantoran. "Tim pengawas terpadu dari Pemprov DKI Jakarta melakukan audit di gedung perkantoran dengan ketinggian di atas 8 lantai," terang dia.
 
Petugas juga mendapati perkantoran yang tidak memiliki sumur resapan sesuai ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Jumlah sumur resapannya ada tiga, tapi yang satu tidak bisa ditunjukkan ke tim. Mereka bukan tidak punya, hanya saja ada yang tidak berfungsi," terang Bakwan.
 
Di samping itu, Bakwan menjelaskan pihaknya terkendala terbatasnya jumlah personel di lapangan dalam pengecekan sumur resapan. Pemkot Jakarta Pusat membentuk tiga tim untuk mengecek keberadaan sumur resapan di perkantoran yang tersebar di tiga kecamatan prioritas, yakni Karet Tengsin, Menteng, dan Kenari.
 
Baca: Pemkot Jakpus Bakal Segel Perkantoran Tak Punya Sumur Resapan
 
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Pusat mengancam menyegel perkantoran yang tidak memiliki sumur resapan. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Air Tanah.
 
"Kalau 30 hari tidak buat sumur resapan maka kantor akan disegel. Sanksi tegas tahap akhir akan dilakukan di tingkat provinsi," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kota Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting, di Kantor Pemkot Jakarta Pusat, Jumat, 15 Oktober 2021.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif