Jakarta: Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pengolahan sampah yang lebih efektif. Hal ini mengantisipasi terjadinya penumpukan akibat keterbatasan tempat pengolahan sampah.
Persoalan sampah DKI terjadi karena Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan ditutup. Bantargebang diprediksi tak mampu lagi menampung tumpukan sampah pada 2021. Sedangkan intermediate treatment facility (ITF) Sunter yang disiapkan untuk mengolah sampah baru rampung pada 2022.
"Sampah DKI ada 7.500 ton per hari, sekarang ITF baru hanya 1. Dia juga baru bisa menampung 2.200 ton, yang menjadi pertanyaan besar sampah seberat 5.300 ton dimana akan diletakkan?" kata Bestari saat dihubungi, Jumat, 2 Agustus 2019.
Bestari juga sempat berbeda argumen dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persoalan sampah DKI. Bestari mempersoalkan pengolahan terhadap 5.300 ton sampah jika Bantargebang ditutup. Semetara itu, DKI baru memiliki satu ITF.
"Yang dikhawatirkan sisa sampah ton itu. Jadi saya sampaikan agar percepatan lompatan-lompatan oleh Gubernur," ujar politikus Partai NasDem itu.
Baca: Dikepung Sampah
Bestari mengaku tak mempermasalahkan anggaran sampah yang mencapai Rp37 triliun. Dia cenderung menyoroti gerak cepat pemprov dalam mengantisipasi penutupan Bantargebang.
"(Anggaran) Itu alokasi semua menyeluruh. Ada alat berat, pembebasan tanah dan sebagainya. Persoalan bukan pada itu tapi yaitu Jakarta ini bisa menjadi darurat sampah pada saat nanti Bantargebang ditutup pada 2021, sementara Jakarta baru punya ITF 2022," tegas Bestari.
Bestari menyarankan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lebih efektif dan cepat dalam menangani sampah di Ibu Kota ini. "DKI harus segera membebaskan lahan dan mengundang investor dan bukan satu negara saja tapi dari berbagai negara agar satu percepatan ini bisa diatasi permasalahan sampah itu," pungkas Bestari.
Jakarta: Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pengolahan sampah yang lebih efektif. Hal ini mengantisipasi terjadinya penumpukan akibat keterbatasan tempat pengolahan sampah.
Persoalan sampah DKI terjadi karena Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan ditutup. Bantargebang diprediksi tak mampu lagi menampung tumpukan sampah pada 2021. Sedangkan
intermediate treatment facility (ITF) Sunter yang disiapkan untuk mengolah sampah baru rampung pada 2022.
"Sampah DKI ada 7.500 ton per hari, sekarang ITF baru hanya 1. Dia juga baru bisa menampung 2.200 ton, yang menjadi pertanyaan besar sampah seberat 5.300 ton dimana akan diletakkan?" kata Bestari saat dihubungi, Jumat, 2 Agustus 2019.
Bestari juga sempat berbeda argumen dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persoalan sampah DKI. Bestari mempersoalkan pengolahan terhadap 5.300 ton sampah jika Bantargebang ditutup. Semetara itu, DKI baru memiliki satu ITF.
"Yang dikhawatirkan sisa sampah ton itu. Jadi saya sampaikan agar percepatan lompatan-lompatan oleh Gubernur," ujar politikus Partai NasDem itu.
Baca: Dikepung Sampah
Bestari mengaku tak mempermasalahkan anggaran sampah yang mencapai Rp37 triliun. Dia cenderung menyoroti gerak cepat pemprov dalam mengantisipasi penutupan Bantargebang.
"(Anggaran) Itu alokasi semua menyeluruh. Ada alat berat, pembebasan tanah dan sebagainya. Persoalan bukan pada itu tapi yaitu Jakarta ini bisa menjadi darurat sampah pada saat nanti Bantargebang ditutup pada 2021, sementara Jakarta baru punya ITF 2022," tegas Bestari.
Bestari menyarankan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lebih efektif dan cepat dalam menangani sampah di Ibu Kota ini. "DKI harus segera membebaskan lahan dan mengundang investor dan bukan satu negara saja tapi dari berbagai negara agar satu percepatan ini bisa diatasi permasalahan sampah itu," pungkas Bestari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
