Jakarta: Anggaran program rumah dengan uang muka (DP) Rp0 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta 2020 disunat lagi menjadi Rp500 miliar. Pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan Rp2 triliun, tetapi dipangkas menjadi Rp1 triliun dalam rapat komisi DPRD.
Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar mengenai pemotongan anggaran ini. Dia menilai penandatanganan Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 Kamis, 28 November 2019, belum final.
"Ya masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.
Menurut dia, bujet rumah DP Rp0 masih bisa berubah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD, kata dia, memastikan semua anggaran pada kegiatan strategis aman terlebih dahulu.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif tak keberatan dengan pemotongan anggaran ini. Pasalnya, proyek rumah Dp RP0 mengalami perlambatan.
"Mestinya 2019 nambah paling tidak 1.000 dari total 3.000 (unit)," ungkap dia.
Namun, Syarif berharap anggaran dikembalikan ke angka semula, yaitu Rp1 triliun. Apalagi Anies juga meminta demikian.
"Makanya Anies bilang, tolong diperhatikan, dinaikkan lagi seperti semula, ke Rp1 (triliun) lagi," ujar dia.
Program rumah DP Rp0 sempat disoroti Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya, hanya 1.790 warga yang berhasil menempati rumah itu, sedangkan pada 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ada 5 juta warga DKI Jakarta tak memiliki rumah.
"Ini bukan pencapaian untuk lingkup tingkat gubernur. Ini tidak beda dengan lingkup kerja wali kota," kata juru bicara Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI DKI Rian Ernest di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Ernest mengatakan harga rumah DP Rp0 juga tak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah. Warga yang ingin mengambil rumah program itu harus berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/eN4RZG1k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Anggaran program rumah dengan uang muka (DP) Rp0 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta 2020 disunat lagi menjadi Rp500 miliar. Pada pembahasan awal, anggaran yang diajukan Rp2 triliun, tetapi dipangkas menjadi Rp1 triliun dalam rapat komisi DPRD.
Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar mengenai pemotongan anggaran ini. Dia menilai penandatanganan Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 Kamis, 28 November 2019, belum final.
"Ya masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.
Menurut dia, bujet rumah DP Rp0 masih bisa berubah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD, kata dia, memastikan semua anggaran pada kegiatan strategis aman terlebih dahulu.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif tak keberatan dengan pemotongan anggaran ini. Pasalnya, proyek rumah Dp RP0 mengalami perlambatan.
"Mestinya 2019 nambah paling tidak 1.000 dari total 3.000 (unit)," ungkap dia.
Namun, Syarif berharap anggaran dikembalikan ke angka semula, yaitu Rp1 triliun. Apalagi Anies juga meminta demikian.
"Makanya Anies bilang, tolong diperhatikan, dinaikkan lagi seperti semula, ke Rp1 (triliun) lagi," ujar dia.
Program
rumah DP Rp0 sempat disoroti Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya, hanya 1.790 warga yang berhasil menempati rumah itu, sedangkan pada 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ada 5 juta warga DKI Jakarta tak memiliki rumah.
"Ini bukan pencapaian untuk lingkup tingkat gubernur. Ini tidak beda dengan lingkup kerja wali kota," kata juru bicara Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI DKI Rian Ernest di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Ernest mengatakan harga rumah DP Rp0 juga tak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah. Warga yang ingin mengambil rumah program itu harus berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
