DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani
DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani

PSI Tegaskan William Ungkap Fakta Anggaran Lem Aibon

Nasional kisruh apbd dki partai solidaritas indonesia
Putri Anisa Yuliani • 30 November 2019 07:41
Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memberikan sanksi peringatan lisan pada William Aditya Sarana, berlebihan. Pasalnya, William memberikan fakta soal anggaran lem Aica-Aibon dalam draf anggaran DKI.
 
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian menegaskan data Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang diunggah William bukan informasi yang dirahasiakan. Temuan William juga diakui Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat (Jakbar).
 
"Secara hukum dan aturan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, dan atas suatu pelanggaran tidak dapat justifikasi dengan interpertasi secara analogis," kata Justin dalam keterangan resminya, Jumat, 29 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Justin khawatir ke depan putusan BK malah membuat ruang gerak anggota Dewan terbatas. Hal ini menjadi angin segar bagi eksekutif untuk tidak memublikasikan rancangan anggaran secara detail sedari awal kepada publik.
 
“Keterbukaan merupakan bagian pendidikan politik bagi masyarakat," terang dia.
 
Sementara itu, William menyatakan putusan BK DPRD tidak akan menyurutkan semangatnya untuk terus bersuara kritis. Sanksi dari BK dianggap sebagai risiko perjuangan.
 
"Sekali saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI terbuka soal anggaran. Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya, yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui ke mana uang mereka digunakan," tegas William.
 
Laporan dugaan kode etik terhadap William di BK bermula saat dua mengunggah tangkapan layar situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI yang menunjukkan anggaran KUAPPAS 2020. Tangkapan layar itu diunggah di akun Twitter William, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Ia menyebarkan mata anggaran pengadaan Lem Aibon Rp82 miliar. Anggaran itu menjadi kontroversial hingga diikuti dengan mundurnya Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra Satria Wirawan.
 

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif