Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak masalah kursi wakil gubernur (Cawagub) DKI diisi kader PKS atau Gerindra. Namun, cawagub itu harus melewati fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang digelar secara terbuka.
“Memang hak Gerindra dan PKS untuk mengusulkan nama calon wakil gubernur DKI. Namun seharusnya prosesnya juga terbuka. Ini sudah berapa lama posisi wagub kosong. Fraksi PSI DKI mendesak DPRD untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk dua nama yang diusulkan,” kata Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, Senin 20 Januari 2020.
Menurut Idris publik berhak tahu kualitas cawagub yang diusulkan. Fit and proper test secara terbuka dinilai menjadi cara yang paling masuk akal untuk menilai siapa yang layak menjadi wagub sebelum voting dimulai.
“Demi kualitas proses pemilihan wagub, kami usulkan ada semacam public hearing secara live, di mana para kandidat menjelaskan latar belakang, visinya, dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat,” kata Idris.
PSI mendorong agar publik dilibatkan dalam mengkritisi latar belakang para calon. Public hearing, kata Idris, adalah mekanisme di mana panitia pemilihan dapat menanyakan sejumlah pertanyaan untuk menggali latar belakang dan visi-misi seorang calon sebelum dilakukan voting.
Seperti diketahui, Gerindra dan PKS sebagai dua partai yang mengusung Anies - Sandi di Pilkada DKI 2017, sepakat mengajukan dua nama yakni Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.
Kedua nama itu akan diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kemudian diputuskan melalui voting di rapat paripurna DPRD DKI.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/xkE3OEpN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak masalah kursi wakil gubernur (Cawagub) DKI diisi kader PKS atau Gerindra. Namun, cawagub itu harus melewati
fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang digelar secara terbuka.
“Memang
hak Gerindra dan PKS untuk mengusulkan nama calon wakil gubernur DKI. Namun seharusnya prosesnya juga terbuka. Ini sudah berapa lama posisi wagub kosong. Fraksi PSI DKI mendesak DPRD untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk dua nama yang diusulkan,” kata Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, Senin 20 Januari 2020.
Menurut Idris publik berhak tahu kualitas cawagub yang diusulkan. Fit and proper test secara terbuka dinilai menjadi cara yang paling masuk akal untuk menilai siapa yang layak menjadi wagub sebelum voting dimulai.
“Demi kualitas proses pemilihan wagub, kami usulkan ada semacam
public hearing secara
live, di mana para kandidat menjelaskan latar belakang, visinya, dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat,” kata Idris.
PSI mendorong agar publik dilibatkan dalam mengkritisi latar belakang para calon.
Public hearing, kata Idris, adalah mekanisme di mana panitia pemilihan dapat menanyakan sejumlah pertanyaan untuk menggali latar belakang dan visi-misi seorang calon sebelum dilakukan voting.
Seperti diketahui, Gerindra dan PKS sebagai dua partai yang mengusung Anies - Sandi di Pilkada DKI 2017, sepakat mengajukan dua nama yakni Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.
Kedua nama itu akan diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kemudian diputuskan melalui voting di rapat paripurna DPRD DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
