Pemprov DKI Diminta Tindak Kegiatan Politik di CFD
Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau "Car Free Day," di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (21/1). (Foto: Antara/Reno Esnir).
Jakarta: Menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang sudah banyak aksi-aksi pendukung partai politik yang bermunculan. Tidak hanya di media sosial, dukungan terhadap pasangan calon juga mulai disuarakan di ruang publik.

Ajang Car Free Day (CFD) yang biasanya menjadi tempat masyarakat untuk berolahraga dan menyalurkan hobi serta kesenian juga menjadi ajang bagi para pendukung parpol untuk menyuarakan dukungan mereka. Padahal, hal ini jelas melanggar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (KBKB).

Dalam pasal (2) Pergub tersebut dijelaskan, HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Karena itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Nasional Jakarta, Gun Gun Heryanto mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertindak untuk menertibkan oknum-oknum tersebut dan mengembalikan CFD pada peruntukan yang semula.


Baca: Mardani Minta #2019GantiPresiden tak Diprovokasi

"Aksi mereka kalau dikejar menggunakan Undang-Undang Pemilu ya susah dijangkaunya. Kalau CFD itu kebijakan publiknya kan ada di Pergub, sehingga itu Pemprov lah yang harus bertindak, kalau seperti Komisi Pemilihan Umum atau pun Badan Pengawas Pemilu agak susah mengatasinya," ujar Gun Gun saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 29 April 2018 kemarin.

Gun Gun menambahkan, apa yang dilakukan oleh para pendukung parpol tersebut merupakan bagian dari publisitas politik. Ajang tersebut digunakan untuk mempolulerkan hashtag #2019GantiPresiden atau pun #DiaSibukKerja yang tertera dalam kaus dan atribut lain yang dikenakan.

Menurut Gun Gun, konsep publisitas politik yang mereka lakukan dianggap melanggar nilai-nilai etis dari kampanye politik.

Baca: Massa #2019GantiPresiden Diduga Lakukan Intimidasi

"Karena itu, seharusnya parpol, relawan, dan mensin pemenangan lainnya yang dimiliki kandidat, secara langsung atau pun tiak langsung harus banyak menahan diri supaya tidak secara ekspolitatif menggunakan seluruh tempat. Tempatkan politik itu pada ruang-ruang yang memang proporsional jangan dilakukan di tempat-tempat yang memang kecenderungan fungsinya plural, seperti Car Free Day yang memang biasanya digunakan untuk berolahraga dan bersantai," tandas Gun-Gun.

"Mungkin alasan mereka adalah untuk freedom of expression, ya, tetapi tetap kan harus menghormati orang lain, hindarilah tindakan-tindakan yang kemudian memprovokasi dan memang menganggu orang lain," pungkasnya.

Sebuah video yang menampilkan aksi intimidasi massa viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 26 detik itu, tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden mengintimidasi orang-orang yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja. 

Dalam salah satu cuplikan, kelompok tersebut menuding salah satu pria yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja sebagai orang bayaran. 

Sejumlah orang  yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden terus menyoraki pria itu sambil melambaikan sejumlah uang. Padahal, pria yang ditanya tersebut sudah mengaku tak dibayar.

Selain itu, dalam video tersebut juga terekam massa yang mengintimidasi seorang ibu yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja bersama anaknya. Anak tersebut sempat ketakutan dan menangis lantaran disoraki sejumlah orang. Keduanya kemudian diamankan oleh warga lain yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden. 

 



(DMR)