Pelepasan Saham Bir Dianggap tak Masalah

Jakarta: Rencana pelepasahan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta menuai pro kontra. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali pun angkat suara. Menurutnya, pelepasan saham itu sudah melewati berbagai kajian dan pertimbangan. Bila alasannya untuk kemaslahatan warga Ibu Kota, tak ada salahnya untuk dijual. "Kalau memang itu pertimbangan yang sudah dilakukan gubernur dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis, pertimbangan-pertimbangan dari sisi kebijakan. Kalau memang itu dilepas sahamnya, kenapa tidak? Silakan saja untuk dilepas," ujar Ashraf kepada Medcom.id, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018. Ashraf yakin pelepasan saham itu untuk pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan warga Ibu Kota. "Jadi tim Pak Gubernur itu kan sudah mengkaji, mana-mana saja yang berpotensi bisa dilepas. Kan besar juga 26,25 persen," jelasnya. Baca: DPRD Tunggu Alasan Pemprov DKI Soal Penjualan Saham Bir Meski demikian, Ashraf mengakui DPRD DKI belum membicarakan pelepasan saham perusahaan yang bergerak di bidang usaha minuman beralkohol itu. "Bagi saya enggak keberatan kalau memang gubernur sudah menghitung dan menjadi kepentingan. Yang penting itu bukan hal-hal lain, tapi semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak dan kesejahteraan rakyat Jakarta," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan alasannya melepas saham di PT Delta Djakarta. Kata dia, pemegang saham mayoritas ingin melakukan perluasan bisnis ke luar negeri, sementara Pemprov DKI tidak bisa menambah investasi di perusahaan bir tersebut. Anies kukuh menjual saham Pemprov. Selain menjadi janji Anies-Sandi saat kampanye, uang penjualan saham itu juga disebut untuk pembangunan infrastruktur ibu kota. Ia mencontohkan pembangunan yang dilakukan berupa fasilitas pendidikan, pembukaan lapangan kerja, hingga penataan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di PT Delta Djakarta, Pemprov DKI punya saham sebesar 26,25 persen. Kepemilikan 26,25 persen saham itu merupakan gabungan antara 23,34% milik Pemprov DKI dan 2,91% milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.