Perombakan Walkot-Bupati DKI Dinilai seperti Masa Orba

M Sholahadhin Azhar 06 Juli 2018 15:31 WIB
pemprov dki
Perombakan Walkot-Bupati DKI Dinilai seperti Masa Orba
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik lima walkot dan satu bupati - Medcom.id/Husen Miftahudin.
Jakarta: Penunjukan lima Wali Kota dan satu Bupati administratif di DKI Jakarta dikritisi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, hal tersebut mirip tata kelola pemerintahan Orde Baru (Orba) yang kurang transparan.

"Harusnya terbuka. Supaya publik tahu, kalau penunjukan seperti ini kan seperti Orde Baru," kata Trubus saat dihubungi, Jumat, 6 Juli 2018.

Trubus memahami, pergantian adalah kewenangan gubernur. Namun, kata dia, perlu alasan yang kuat. Pergantian tak bisa didasarkan suka tidak suka. Sehingga, kapabilitas kandidat, menjadi faktor penting.


Trubus menduga pengangkatan lima wali kota dan satu bupati itu tanpa melihat kapabilitas. Apalagi, tak ada kontribusi dari DPRD DKI. 

"Memang itu kewenangan gubernur, tapi kan melalui proses, ada mekanisme dan posedurnya. Saya juga herannya DPRD nya terlalu iya-iya aja. Artinya DPRD posisinya lemah sekali. Harusnya ya fit and proper test harus berjalan," imbuh dia. 

(Baca juga: Anies Diminta Lebih Selektif Memilih Wali Kota)

Lebih lanjut, ia menyebut, seharusnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan regenerasi. Bukan malah mengangkat orang lama. 

Apalagi, seseorang yang pernah bermasalah seperti Bayu Meghantara dan Rustam Efendi. 
"Karena Pak Rustam sendiri dulu undur diri tak hanya karena kampanye. Memang kinerjanya rendah. Sehingga Ahok (Basuki Tjahja Purnama) memaksa beliau untuk mengundurkan diri. Karena banyak instruksi gubernur yang tidak dijalankan. Satu lagi yang Camat Gambir melampaui wewenang. Memang lebih banyak melakukan pembangkangan," kata Trubus.

Anies-Sandi, kata dia, juga semestinya tak meninggalkan seleksi terbuka warisan gubernur terdahulu. Trubus malah melihat kepentingan politik dalam penunjukan tersebut.

"Jelas, karena ini lebih banyak kepentingan politik tadi. Tidak akan berpengaruh pada pelayanan, reformasi demokrasi juga tidak akan berjalan sebagaimana ditetapkan," tandas dia. 
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id