Jakarta: Massa aksi dari koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (KMPK) menggelar aksi di depan Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mereka menuntut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut dugaan pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Bappenas Suharso Monoarfa.
“Dugaan kuat mengenai pemalsuaan LHKPN oleh Suharso ini penting untuk diselidiki secara mendalam, jika tidak perbuatannya ini akan berdampak pada kondisi perekonomian negara,” ujar Koordinasi Aksi Loilatu di depan Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.
Loilatu menjelaskan dugaan itu berdasarkan meningkatnya harta kekayaan Suharso secara drastis. Menurut dia, peningkatan kekayaan yang drastis secara singkat tidak rasional dan patut dicurigai.
“Data yang dikeluarkan oleh KPK melalui situs resminya pada 2018-2019 menuliskan kekayaan Suharso meningkat lebih dari 100 persen. Ini sangat janggal dan patut dicurigai asalnya darimana,” jelas dia.
Loilatu menerangkan dalam kasus ini melihat dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power). Tindakan tersebut dilakukan karena Suharso menggunakan jet pribadi untuk kepentingan pribadinya.
“Dugaan kasus ini sangat merusak citra serta nama baik pejabat negara, maka kami mendesak BPK dan KPK mengusut tuntas. Kami juga menuntut Presiden Jokowi untuk segera memecat Suharo dari Menteri Bappenas,” pinta dia.
Berdasarkan situs resmi yang dikeluarkan KPK, LHKPN milik Suharso pada 2018 berjumlah RP84 juta. Namun, setahun kemudian pada 2019 harta kekayaan Suharso meningkat tinggi mencapai Rp59 miliar dan jumlah tersebut menjadi pertanyaan masyarakat.
Jakarta: Massa aksi dari koalisi Masyarakat Pemerhati Korupsi (
KMPK) menggelar aksi di depan Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mereka menuntut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut dugaan pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Bappenas
Suharso Monoarfa.
“Dugaan kuat mengenai pemalsuaan
LHKPN oleh Suharso ini penting untuk diselidiki secara mendalam, jika tidak perbuatannya ini akan berdampak pada kondisi perekonomian negara,” ujar Koordinasi Aksi Loilatu di depan Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.
Loilatu menjelaskan dugaan itu berdasarkan meningkatnya harta kekayaan Suharso secara drastis. Menurut dia, peningkatan kekayaan yang drastis secara singkat tidak rasional dan patut dicurigai.
“Data yang dikeluarkan oleh KPK melalui situs resminya pada 2018-2019 menuliskan kekayaan Suharso meningkat lebih dari 100 persen. Ini sangat janggal dan patut dicurigai asalnya darimana,” jelas dia.
Loilatu menerangkan dalam kasus ini melihat dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power). Tindakan tersebut dilakukan karena Suharso menggunakan jet pribadi untuk kepentingan pribadinya.
“Dugaan kasus ini sangat merusak citra serta nama baik pejabat negara, maka kami mendesak BPK dan KPK mengusut tuntas. Kami juga menuntut Presiden Jokowi untuk segera memecat Suharo dari Menteri Bappenas,” pinta dia.
Berdasarkan situs resmi yang dikeluarkan KPK, LHKPN milik Suharso pada 2018 berjumlah RP84 juta. Namun, setahun kemudian pada 2019 harta kekayaan Suharso meningkat tinggi mencapai Rp59 miliar dan jumlah tersebut menjadi pertanyaan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
