Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Karantina Wilayah DKI Tunggu Izin Pemerintah Pusat

Nasional Virus Korona
Nur Azizah • 30 Maret 2020 10:13
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengarantina wilayah seluruh Ibu Kota. Skenario itu akan dijalankan jika sudah mendapat izin pemerintah pusat.
 
"Kan sekarang kita menunggu penetapan dari pusat terkait karantina wilayah. Tentu sambil menunggu kewenangan itu, kami oleh Pak Gubernur Anies Baswedan diperintahkan untuk melakukan kajian terhadap opsi-opsi yang ideal jika ditetapkan Jakarta," jelas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi, Senin, 30 Maret 2020.
 
Beberapa opsi yang diambil ialah melarang angkutan umum dan pribadi masuk Jakarta. Sementara angkutan barang tetap diizinkan untuk distribusi logistik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu opsinya, sehingga saat ditetapkan Jakarta sudah siap implementasinya," kata dia.
 
Baca: Kemenhub Bahas Nasib Operasional Angkutan Umum
 
Karantina wilayah meliputi pembatasan jalan tol dan jalan arteri yang menghubungkan Jakarta dan wilayah lainnya. Namun, transportasi umum seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan TransJakarta tetap beroperasi.
 
"Namanya karantina wilayah itu kan orang di Jakarta enggak boleh keluar. Dari luar enggak boleh masuk ke Jakarta," kata dia.
 
Karantina Wilayah DKI Tunggu Izin Pemerintah Pusat
Ilustrasi Medcom.id
 
Sebelumnya, Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan Jakarta kemungkinan besar akan dikarantina. Itu sesuai hasil rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.
 
Wacana ini disebut bakal diputuskan setelah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian lainnya siang nanti. Kemenhub tengah menyiapkan regulasi untuk karantina Jakarta.
 
"Rencananya Pak Menko (Luhut) akan menyampaikan terkait rencana karantina Jakarta, karena sekarang ini kita tahu semua, bahwa para pekerja informal pulang ke daerah masing-masing karena kondisi ekonomi Jakarta yang sudah menurun," kata Budi.
 
Regulasi ini nantinya akan menjadi pedoman bagi petugas di lapangan terutama kepolisian, TNI dan Kemenhub untuk bersama-sama mencegah pergerakan kendaraan bermotor. Baik pengguna jalan tol maupun jalan nasional ke Jakarta.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif