Petugas gabungan patroli PSBB di ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2020. Foto: Medcom.id/Christian
Petugas gabungan patroli PSBB di ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2020. Foto: Medcom.id/Christian

Perusahaan Pelanggar PSBB Terancam Denda Rp50 Juta

Nasional Virus Korona PSBB
Sri Yanti Nainggolan • 12 Mei 2020 05:23
Jakarta: Perusahaan pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta bakal terancam denda hingga Rp50 juta. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.
 
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengamini aturan ini telah resmi diterbitkan. Aturan ini mencantumkan sanksi-sanksi tegas terhadap pelanggar PSBB.
 
"Benar (sudah terbit)," kata Yayan saat dikonfirmasi, Senin, 11 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bab III pergub memuat sanksi pelanggaran PSBB yang dibagi dalam sembilan bagian. Pasal 6 menyebutkan ada dua sanksi administratif kepada pimpinan tempat kerja yang tidak dikecualikan jika melanggar aturan PSBB. Sanksi pertama ialah penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor atau tempat kerja.
 
"Denda administratif paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp10 juta," demikian sanksi kedua.
 
Sementara, tempat kerja atau kantor yang dikecualikan tetapi melanggar aturan PSBB akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Mereka juga terancam denda administratif paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp50 juta.
 
Pemberian sanksi dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait. Kemudian, penyegelan kantor atau tempat kerja berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.
 
Perusahaan Pelanggar PSBB Terancam Denda Rp50 Juta
 
Baca: Epidemiolog Sebut Belum Waktunya Pelonggaran PSBB
 
Bab V menyebutkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pergub dilakukan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi DKI. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur Anies Baswedan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Kamis, 30 April 2020.
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.

 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif