Politikus Gerindra Mohamad Taufik. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Politikus Gerindra Mohamad Taufik. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Gerindra Minta PKS Agresif Soal Wagub DKI

Nasional kisruh apbd dki Pengganti Sandiaga Uno
Putri Anisa Yuliani, Cindy • 24 Oktober 2019 17:05
Jakarta: Politikus Gerindra Mohamad Taufik meminta rekan koalisinya di DPRD DKI Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), lebih agresif melobi pimpinan DPRD. Ini agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilaksanakan.
 
"Ini gini loh. Kita kan sudah tanda tangan, seharusnya dia yang lebih agresif dari kami. Masa kami yang disuruh agresif. Tidak fair. Ya kan barang, barang dia. Masa dia duduk-duduk saja, kami yang lari-lari," kata Taufik di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
Taufik menuturkan sikap agresif bisa ditunjukkan dari lobi dan komunikasi. Khususnya pada pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebab, pemilihan juga harus dihadiri anggota dewan dan harus memenuhi kuorum. Taufik menegaskan proses pemilihan wagub tinggal mengumpulkan para pimpinan DPRD, fraksi dan komisi dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab).
 
"Iya nunggu Rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD. DPRD unsurnya banyak. Ya komukasilah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja ya mana bisa," tegas Wakil Ketua DPRD itu.
 
Dia menargetkan pemilihan wagub DKI selesai sebelum tahun baru. Taufik menambahkan perlu ada evaluasi terkait proses pemilihan wagub yang cenderung stagnan.
 
"Kalau ini tidak jalan harus ada evaluasi. Apa figurnya yang kurang menarik, kurang dipahami, atau komunikasinya, jadi dua hal ini yang saya ajak diskusi dengan PKS," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
 
Taufik menyebut bila tak ada titik tengah, ada kemungkinan cawagub diganti. Namun, Gerindra mendorong PKS agresif bersosialisasi.
 
Ia mengaku enggan memprioritaskan pemilihan wagub sebab saat ini DPRD dikejar pembahasan anggaran 2020. APBD 2020 harus disahkan paling lambat akhir bulan depan. DPRD DKI maupun Pemprov DKI bisa dijatuhi sanksi penundaan gaji dan tunjangan selama enam bulan di tahun berjalan oleh Kementerian Dalam Negeri apabila meleset.
 
"Iyalah anggaran lebih penting. Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum saja. Makanya kita bilang APBD dulu saja lah. Menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta," kata dia.
 
Kedua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017 mengajukan dua kader PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai cawagub. Namun, hingga periode DPRD berganti, proses pemilihan cawagub urung dilakukan DPRD DKI.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif