Jakarta: DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui APBD DKI 2018 sebanyak Rp77,117 triliun. Namun, ada beberapa catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.
Salah satunya adalah pemberian dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP) dan Resimen Mahasiswa (Menwa). Hibah yang diberikan untuk LMP sebesar Rp100 juta dari anggaran Rp500 juta. Organisasi Menwa mendapat Rp1 miliar.
Di bidang ekonomi, Pemprov DKI diminta menjelaskan program DP 0 persen.
"Berkaitan dengan DP 0 persen harus diperjelas konsep dan status kepemilikannya, apakah akan menjadi milik pribadi atau sewa," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifuddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 November 2017.
Catatan lainnya terkait pemberian penyertaan modal daerah (PMD) pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD tak setuju bila seluruh BUMD tak mendapatkan PMD.
"Perlu penguatan terhadap BUMD yang berhubungan dengan pelayanan publik. Agar tercapai program ketahanan pangan dan stabilitas harga," ucap Syarifuddin.
Baca: Rancangan APBD DKI Naik Rp6 Miliar
Politikus Hanura ini juga meminta Pemprov segera merehabilitasi gedung sekolah yang rusak berat. Ia pun meminta penerima hibah KJP Plus diverifikasi agar alokasi anggaran bisa terserap dengan baik.
Catatan dan rekomendasi itu dibacakan Syarifuddin saat rapat paripurna APBD 2018. Rapat dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan dihadiri empat wakil ketua DPRD.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/gNQy5zwN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui APBD DKI 2018 sebanyak Rp77,117 triliun. Namun, ada beberapa catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.
Salah satunya adalah pemberian dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP) dan Resimen Mahasiswa (Menwa). Hibah yang diberikan untuk LMP sebesar Rp100 juta dari anggaran Rp500 juta. Organisasi Menwa mendapat Rp1 miliar.
Di bidang ekonomi, Pemprov DKI diminta menjelaskan program DP 0 persen.
"Berkaitan dengan DP 0 persen harus diperjelas konsep dan status kepemilikannya, apakah akan menjadi milik pribadi atau sewa," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifuddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 November 2017.
Catatan lainnya terkait pemberian penyertaan modal daerah (PMD) pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD tak setuju bila seluruh BUMD tak mendapatkan PMD.
"Perlu penguatan terhadap BUMD yang berhubungan dengan pelayanan publik. Agar tercapai program ketahanan pangan dan stabilitas harga," ucap Syarifuddin.
Baca: Rancangan APBD DKI Naik Rp6 Miliar
Politikus Hanura ini juga meminta Pemprov segera merehabilitasi gedung sekolah yang rusak berat. Ia pun meminta penerima hibah KJP Plus diverifikasi agar alokasi anggaran bisa terserap dengan baik.
Catatan dan rekomendasi itu dibacakan Syarifuddin saat rapat paripurna APBD 2018. Rapat dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan dihadiri empat wakil ketua DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
