Pemprov DKI Janji Tindaklanjuti Temuan Anggaran yang Ngaco

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menindaklanjuti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021 yang ngaco. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kejanggalan tersebut. "Nanti kita akan koordinasikan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), saat dihubungi, Rabu, 23 Desember 2020. Ariza mengatakan saat ini Kemendagri memang tengah mengevaluasi APBD. Tak hanya di Jakarta, termasuk di seluruh provinsi dan kabupaten. "Kita tunggu hasil evaluasi Kemendagri," ujar dia. Evaluasi tersebut, kata Ariza, kegiatan rutin yang dilakukan Kemendagri setiap tahunnya. Masukan dari Kemendagri untuk memastikan anggaran tepat sasaran. "Sebab anggaran tidak hanya harus sesuai prinsip keuangan tapi harus tepat guna dan tepat sasaran," papar politikus Partai Gerindra itu. Baca: Temuan Anggaran Ngaco Pemprov DKI Dinilai Bentuk Buruknya Proses Penganggaran Sebelumnya, Kemendagri menemukan kejanggalan dalam rencana anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Ada sejumlah anggaran yang tidak tepat.   "Ada isinya ngaco kita benahi. Pagu total turun tapi ada kenaikan dalam rincian kegiatan dewan," kata Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, saat dikonfirmasi. Kejanggalan itu terdapat pada enam sub kegiatan DPRD DKI yang totalnya mencapai Rp580,1 miliar. Meski begitu, Bahri telah memerintahkan sekretariat DPRD DKI memperbaiki kejanggalan itu. Dia menilai kejanggalan terjadi karena salah input data, sebab ada kebijakan nomenklatur baru dari Kemendagri.   "Salah rumah dan salah penempatan kode anggaran saja karena di 2021 ini sistem baru. Dia (harus) perbaiki tujuh hari," kata dia.