medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengungkapkan alasan membengkaknya nilai RAPBD DKI 2017. Nilai RAPBD DKI 2017 mencapai Rp70,28 triliun, naik 4,65 persen dibanding tahun lalu.
Sumarsono mengatakan, ada kenaikan pendapatan dari pajak retribusi parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan hingga Rp530 miliar. Selain itu, sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp1 triliun.
"Di samping kenaikan pendapatan juga ada kenaikan belanja. Nanti difokuskan untuk penyediaan lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Rp300 miliar, itu penting," jelas Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/12/2016).
Anggaran kenaikan pendapatan dan SiLPA juga akan digunakan untuk program pembangunan rumah susun. Pemprov DKI menargetkan akan membangun 11.500 unit rusun. Diperkirakan menghabiskan anggaran Rp200 miliar.
Baca: Sumarsono Pastikan Anggaran untuk TNI-Polri tak Dihapus
Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk program pengadaan lahan makam sebesar Rp100 milliar. Pemprov DKI juga akan membeli alat berat dan peralatan lain untuk program pencegahan banjir dan kebersihan sebesar Rp100 miliar.
Lalu ada pula anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu sedang dipersiapkan menjadi kawasan wisata berkelas internasional.
"Itu tadi memiliki korelasi positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Sumarsono.
Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika program-program tersebut tidak dijalankan oleh Gubernur terpilih. Terpenting, program-program di RAPBD DKI harus sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Kalau tidak setuju ya sudah. (Anggaran) yang lain harus tetap seperti RKPD. Satu kalimat pun tidak berubah termasuk angka. Kecuali penyesuaian-penyesuaian yang saya sebutkan di atas," pungkas Soni.
Sebelumnya, Soni memastikan tak menghapus anggaran untuk Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya di APBD 2017. Pemprov DKI selalu mengalokasikan anggaran untuk TNI dan Polri setiap tahun.
Sumarsono mengatakan, TNI dan Polri belum mampu menyerap sepenuhnya APBD 2016. Sebab, mereka sibuk dengan dana hibah. Dana hibah 2016 untuk Polda Metro Jaya sebesar Rp41 miliar. Sedangkan untuk Pangdam Jaya Rp21 miliar.
Selain dana dari APBD 2017, Sumarsono juga memastikan, TNI dan Polri tetap mendapatkan dana hibah. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dana hibah hanya bisa diberikan sekali dalam setahun.
medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengungkapkan alasan membengkaknya nilai RAPBD DKI 2017. Nilai RAPBD DKI 2017 mencapai Rp70,28 triliun, naik 4,65 persen dibanding tahun lalu.
Sumarsono mengatakan, ada kenaikan pendapatan dari pajak retribusi parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan hingga Rp530 miliar. Selain itu, sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp1 triliun.
"Di samping kenaikan pendapatan juga ada kenaikan belanja. Nanti difokuskan untuk penyediaan lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Rp300 miliar, itu penting," jelas Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/12/2016).
Anggaran kenaikan pendapatan dan SiLPA juga akan digunakan untuk program pembangunan rumah susun. Pemprov DKI menargetkan akan membangun 11.500 unit rusun. Diperkirakan menghabiskan anggaran Rp200 miliar.
Baca: Sumarsono Pastikan Anggaran untuk TNI-Polri tak Dihapus
Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk program pengadaan lahan makam sebesar Rp100 milliar. Pemprov DKI juga akan membeli alat berat dan peralatan lain untuk program pencegahan banjir dan kebersihan sebesar Rp100 miliar.
Lalu ada pula anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu sedang dipersiapkan menjadi kawasan wisata berkelas internasional.
"Itu tadi memiliki korelasi positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Sumarsono.
Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika program-program tersebut tidak dijalankan oleh Gubernur terpilih. Terpenting, program-program di RAPBD DKI harus sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Kalau tidak setuju ya sudah. (Anggaran) yang lain harus tetap seperti RKPD. Satu kalimat pun tidak berubah termasuk angka. Kecuali penyesuaian-penyesuaian yang saya sebutkan di atas," pungkas Soni.
Sebelumnya, Soni memastikan tak menghapus anggaran untuk Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya di APBD 2017. Pemprov DKI selalu mengalokasikan anggaran untuk TNI dan Polri setiap tahun.
Sumarsono mengatakan, TNI dan Polri belum mampu menyerap sepenuhnya APBD 2016. Sebab, mereka sibuk dengan dana hibah. Dana hibah 2016 untuk Polda Metro Jaya sebesar Rp41 miliar. Sedangkan untuk Pangdam Jaya Rp21 miliar.
Selain dana dari APBD 2017, Sumarsono juga memastikan, TNI dan Polri tetap mendapatkan dana hibah. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dana hibah hanya bisa diberikan sekali dalam setahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
